Direktorat BUMD, BLUD DAN Barang Milik Daerah



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BUMD, BLUD DAN BARANG MILIK DAERAH


Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Dearah dan Barang Milik Daerah

Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD.

Direktorat BUMD, BLUD dan BMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD;
  2. Penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD;
  3. Penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD;
  4. Penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD;
  5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD;
  6. Penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD; dan
  7. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, terdiri atas:

  1. Subdirektorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha;
  2. Subdirektorat BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
  3. Subdirektorat BLUD;
  4. Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah I;
  5. Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah II; dan
  6. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah.

Subdirektorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah; dan
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah.

Subdirektorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah I; dan
  2. Seksi Wilayah II.

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subdirektorat BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah.

Subdirektorat BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah; dan
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah.

Subdirektorat BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah I; dan
  2. Seksi Wilayah II.

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi serta investasi daerah meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subdirektorat BLUD sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BLUD.

Subdirektorat BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BLUD;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BLUD;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BLUD;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BLUD;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BLUD; dan
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BLUD.

Subdirektorat BLUD, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah I; dan
  2. Seksi Wilayah II.

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BLUD meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BLUD meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan barang milik daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan barang milik daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah I, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IA; dan
  2. Seksi Wilayah IB.

Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu.

Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah meiputi Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah meliputi wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan barang milik daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan barang milik daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah II, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IIA; dan
  2. Seksi Wilayah IIB.

Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

 


PROFIL PEJABAT

Foto Biodata

BAMBANG ARDIANTO, ST, MM
NIP. 19731231 200604 1 001
Kasubdit  BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I
2. Kasi Wilayah II

RIRIS PRASETYO, ST, M.Kom
NIP. 19750622 200312 1 001
Kasubdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I
2. Kasi Wilayah II

Dra. MARISI PARULIAN, M.Si
NIP. 19751017 199311 2 001
Kasubdit BLUD
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I
2. Kasi Wilayah II

MULIANI SULYA FAJARIANTI, SE, M.Ec.Dev
NIP. 19680724 199503 2 001
Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah I
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I A
2. Kasi Wilayah I B

MOHAMMAD UMAR FATAH WIJAYA, S.Sos, MUM
NIP. 19710207 199603 1 001
Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah II
Membawahi:

1. Kasi Wilayah II A
2. Kasi Wilayah II B

Back to Top