Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH

 

 

 


Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah.
Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah;
  2. Penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah;
  3. Penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah;
  4. Penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah;
  5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah;
  6. Penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah;
  7. Penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
  8. Penyiapan perumusan pemberian pertimbangan usulan pinjaman daerah;
  9. Penyiapan perumusan pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
  10. Pengolahan data dan informasi dana perimbangan dan pinjaman daerah; dan
  11. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, terdiri atas:

  1. Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
  2. Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Khusus;
  3. Subdirektorat Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan;
  4. Subdirektorat Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
  5. Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman Daerah; dan
  6. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum; dan
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah I; dan
  2. Seksi Wilayah II.

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi khusus.

Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dana alokasi khusus;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang dana alokasi khusus;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang dana alokasi khusus;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana alokasi khusus;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dana alokasi khusus; dan
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi khusus.

Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah I; dan
  2. Seksi Wilayah II.

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi khusus meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi khusus meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan.

Subdirektorat Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan; dan
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan.

Subdirektorat Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah I; dan
  2. Seksi Wilayah II.

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Subdirektorat Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah;
  7. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan usulan pinjaman daerah; dan
  8. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah.

Subdirektorat Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah I; dan
  2. Seksi Wilayah II.

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dana perimbangan dan dana pinjaman daerah.

Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 964, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dana perimbangan dan dana pinjaman daerah;
  2. Penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi dana perimbangan dan dana pinjaman daerah; dan
  3. Penyiapan bahan pengolahan data dan informasi dana perimbangan dan dana pinjaman daerah.

Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman Daerah, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah I; dan
  2. Seksi Wilayah II.

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dana perimbangan dan pinjaman daerah meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dana perimbangan dan pinjaman daerah meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

 


PROFIL PEJABAT

Foto Biodata

Dr. HENDRIWAN, M.Si
NIP. 19690418 198909 1 001
Kasubdit Dana Bagi Hasil dan DAU
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I
2. Kasi Wilayah II

BAHRI, S.STP, M.Si
NIP. 19750428 199511 1 001
Kasubdit DAK
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I
2. Kasi Wilayah II

Drs. SLAMET SUDARSO
NIP. 19601231 198103 1 003
Kasubdit Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I
2. Kasi Wilayah II

Ir. BEJO MULYONO, MML
NIP. 19590202 199403 1 001
Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I
2. Kasi Wilayah II

YEDI RAHMAT, SE
NIP. 19670406 199503 1 001
Kasubdit Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I
2. Kasi Wilayah II

Back to Top