Direktorat Pendapatan Daerah



DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH


Direktorat Pendapatan Daerah

Direktorat Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang pendapatan daerah.

Direktorat Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  2. Penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  3. Penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan daerah;
  4. Penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan daerah;
  5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
  6. Penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah;
  7. Penyiapan perumusan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  8. Penyiapan perumusan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
  9. Pengolahan data dan informasi pendapatan daerah;dan
  10. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pendapatan Daerah, terdiri atas:

  1. Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah I;
  2. Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah II;
  3. Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III;
  4. Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah IV;
  5. Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah V; dan
  6. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi wilayah Sumatera.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah;
  7. Penyiapan bahan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah I, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IA; dan
  2. Seksi Wilayah IB.

Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi wilayah Jawa.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah;
  7. Penyiapan bahan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah II, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IIA; dan
  2. Seksi Wilayah IIB.

Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi wilayah Kalimantan.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah;
  7. Penyiapan bahan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IIIA; dan
  2. Seksi Wilayah IIIB.

Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi wilayah Sulawesi.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah;
  7. Penyiapan bahan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah IV, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IVA; dan
  2. Seksi Wilayah IVB.

Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah V sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan daerah;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah;
  7. Penyiapan bahan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah V, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah VA; dan
  2. Seksi Wilayah VB.

Seksi Wilayah VA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

Seksi Wilayah VB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

 

 


PROFIL PEJABAT

Foto Biodata

EMILE GEORGE BOEKY, ST, M.Si
NIP. 19660528 199706 1 001
Kasubdit  Pendapatan Daerah Wilayah I
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I A
2. Kasi Wilayah I B

SIMON SAIMIMA, S.STP, M.Si
NIP. 19781001 199612 1 002
Kasubdit  Pendapatan Daerah Wilayah II
Membawahi:

1. Kasi Wilayah II A
2. Kasi Wilayah II B

Ir. BUDI ERNAWAN, MPPM
NIP. 19670707 199503 1 001
Kasubdit  Pendapatan Daerah Wilayah III
Membawahi:

1. Kasi Wilayah III A
2. Kasi Wilayah III B

Drs. HENDRA FITRA
NIP. 19710810 199203 1 001
Kasubdit  Pendapatan Daerah Wilayah IV
Membawahi:

1. Kasi Wilayah IV A
2. Kasi Wilayah IV B

Drs. BAMBANG WIJANARKO
NIP. 19610219 198503 1 001
Kasubdit  Pendapatan Daerah Wilayah V
Membawahi:

1. Kasi Wilayah V A
2. Kasi Wilayah V B

Back to Top