Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah



Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah


Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang perencanaan anggaran daerah.

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
  2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
  3. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perencanaan anggaran daerah;
  4. Penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan anggaran daerah;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah;
  6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan perencanaan anggaran daerah;
  7. Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  8. Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  9. Pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  10. Pengolahan data perencanaan anggaran daerah; dan
  11. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas:

  1. Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I;
  2. Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II;
  3. Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III;
  4. Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV; dan
  5. Subdirektorat Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah;
  6. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Sumatera.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang perencanaan anggaran daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan anggaran daerah;
  5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan perencanaan anggaran daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah;
  7. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
  9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IA; dan
  2. Seksi Wilayah IB.

Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Jawa dan Bali.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang perencanaan anggaran daerah meliputi;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan anggaran daerah;
  5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan perencanaan anggaran daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah;
  7. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  8. Penyiapan bahan Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
  9. Penyiapan bahan Pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IIA; dan
  2. Seksi Wilayah IIB.

Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi meliputi Provinsi Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang perencanaan anggaran daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan anggaran daerah;
  5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan perencanaan anggaran daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah;
  7. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
  9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IIIA; dan
  2. Seksi Wilayah IIIB.

Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah meliputi;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang perencanaan anggaran daerah;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan anggaran daerah;
  5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan perencanaan anggaran daerah;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah;
  7. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi meliputi wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan
  9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah IVA; dan
  2. Seksi Wilayah IVB.

Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan data perencanaan anggaran daerah.

Subdirektorat Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan anggaran daerah;
  2. Penyiapan bahan pengumpulan data perencanaan anggaran daerah; dan
  3. Penyiapan bahan pengolahan data perencanaan anggaran daerah.

Subdirektorat Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas:

  1. Seksi Wilayah I; dan
  2. Seksi Wilayah II.

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan data anggaran daerah di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan data anggaran daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

 


 

PROFIL PEJABAT

 

Foto Biodata

Dr.MOH.ARDIAN NOERVIANTO, SSTP,MSi
NIP. 19781109 199711 1 001
Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wil. I
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I A
2. Kasi Wilayah I B

Drs. ARSAN LATIF. M.Si
NIP. 19690331 198908 1 001
Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wil. II
Membawahi:

1. Kasi Wilayah II A
2. Kasi Wilayah II B

Dr. SUMULE TUMBO, SE, MM
NIP. 19680401 199811 1 002
Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wil. II
Membawahi:

1. Kasi Wilayah III A
2. Kasi Wilayah III B

MOHD ARIF IRIANSYAH, SE
NIP. 19660725 199403 1 001
Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wil. II
Membawahi:

1. Kasi Wilayah IV A
2. Kasi Wilayah IV B

Dr. ASNIL, SE, M.Si
NIP. 19660810 199403 1 004
Kasubdit Dukungan Teknis Anggaran Daerah
Membawahi:

1. Kasi Wilayah I
2. Kasi Wilayah II

Back to Top