Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah



 


Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dalam  memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

b.penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan;

c.penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah- masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;

d.pelaksanaan pengelolaan keuangan;

e.pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan

f.pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan;

b.Bagian Keuangan;

c.Bagian Perundang-undangan; dan

d.Bagian Umum.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur serta penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

b.pengolahan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; dan

c.penataan sistem dan prosedur, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

a.Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;

b.Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi; dan

c.Subbagian Sistem, Prosedur dan Kinerja.

  1. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
  2. Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
  3. Subbagian Sistem, Prosedur dan Kinerja mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan sistem dan prosedur, reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;

b.pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan

c.pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas:

a.Subbagian Pelaksanaan Anggaran;

b.Subbagian Perbendaharaan; dan

c.Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

  1. Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
  2. Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
  3. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kooordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian litigasi dan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan;

b.penyiapan bahan fasilitasi litigasi dan advokasi hukum serta perlindungan hukum;

c.penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan;

d.penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum; dan

e.pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Perundang-undangan, terdiri atas:

a.Subbagian Penyusunan Perundang-undangan;

b.Subbagian Advokasi; dan

c.Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

  1. Subbagian Penyusunan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan.
  2. Subbagian Advokasi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan upaya litigasi, advokasi hukum, penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut perkara dalam hubungan kedinasan, dan pemberian perlindungan hukum.
  3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;

b.pelaksanaan urusan kearsipan;

c.penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara;

d.pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan

e.pelaksanaan urusan penataan barang milik negara.

Bagian Umum, terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha Pimpinan;

b.Subbagian Kepegawaian; dan

c.Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

  1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud, melakukan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
  2. Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan direktorat jenderal.
  3. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal.

 


PROFIL PEJABAT

Foto Biodata

Drs. MATHEOS TAN, MM
NIP. 19720425 199203 1 001
Kepala Bagian Perencanaan
Membawahi:

1. Subbag Data, Monitoring dan Evaluasi
2. Subbag Penyusunan Program dan Anggaran
3. Subbag Sistem, Prosedur dan Kinerja

Dra. ANNIE SUMARTINIE, MS.i
NIP. 19630308 198603 2 002
Kepala Bagian Keuangan
Membawahi:

1. Subbag Pelaksanaan Anggaran
2. Subbag Perbendaharaan
3. Subbag Verifikasi dan Akuntansi

Drs. ANDI KRIARMONI, SE, MM
NIP.  19650227 199311 1001
Kepala Bagian Umum
Membawahi:

1. Subbag Tata Usaha Pimpinan
2. Subbag Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
3. Subbag Kepegawaian

DR. ROYADI, SH, MM
NIP. 19620525 198303 1 002
Kepala Bagian Perundang-Undangan
Membawahi:

1. Subbag Penyusunan Perundang-Undangan
2. Subbag Advokasi
3. Subbag Dokumentasi dan Informasi

Back to Top