Materi Paparan 2017


Cetak

RAPAT KERJA NASIONAL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017 (Kendari, 27/11/2017)

Materi Paparan:

1. DIT ANGGARAN DAERAH - ISU - ISU AKTUAL KEBIJAKAN PENGANGGARAN 

2. DIT P2KD - TRANSAKSI NON TUNAI

3. DIT FAS. DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH

4. DIT BUMD, BLUD DAN BARANG MILIK DAERAH

5. Isu-isu Strategis dan Rekomendasi pada Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah

 

 

RAKOR DATA NASIONAL BIDANG KEUANGAN DAERAH  (Jakarta, 23/11/2017)

Materi Paparan:

1. Kementerian Kominfo

2. Ditjen Bina Bangda, Kemendagri

3. Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri

4. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda

5. BPKP

 

 

SOSIALISASI PINJAMAN DAERAH  (Jakarta, 10/11/2017)

Materi Paparan:

1. Kemenko Bidang Perekonomian

2. Ditjen PPR - Kemenkeu

3. Ditjen PK - Kemenkeu

4. Bank Kalimantan Barat

5. PT. SMI

6. PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

 

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH (Bogor, 01/11/2017)

Materi Paparan:

1. Bank Indonesia

2. Otoritas Jasa Keuangan

3. Ditjen Bina Keuda, Kemendagri

4. Pemprov DKI Jakarta

 

RAPAT KONSOLIDASI PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BUMD, BLUD & BARANG MILIK DAERAH (18 s.d 20 OKTOBER 2017)

Materi Paparan:

1. Dirjen Otonomi, Kemendagri

2. Dirjen Bina Keuda, Kemendagri

3. Ketua IAI

4. Deputi pada LKPP

5. Direktur Anggaran Daerah, Kemendagri

6. Kepala Biro Hukum, Kemenkes

7. Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Kemendagri 1 & 2

8. Kasubdit BMD I, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum

 

BIMBINGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PADA DAERAH TERTINGGAL (9 s.d 11 OKTOBER 2017)

1. Strategi Evaluasi Percepatan Daerah Tertinggal

2. Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor

3. Strategi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RAKOR PENETAPAN DAERAH PILOTING IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI (29/09/2017)

1. Program Transaksi Non Tunai Pemerintah Kota Mataram Melalui Produk Layanan PT. Bank NTB

2. Penetapan Daerah Piloting Terkait Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah

 

WORKSHOP PENERAPAN POLA PPK-BLUD (24 Agustus 2017)

1. Kelembagaan Pelayanan Kesehatan - Dirjen Otonomi Daerah

2. Pengalaman PPK-BLUD - RS dr. MOEWARDI

3. Rancangan BLU - IAI

4. Implementasi PPK-BLUD - Subdit BLUD Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD

5. Video (Lihat melalui Youtube)

6. Galery Photo

 

SOSIALISASI TRANSAKSI NON TUNAI DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PEMERINTAH DAERAH (10 Agustus 2017)

1. Bank Indonesia

2. Ditjen Pajak Kemenkeu

3. Ditjen Bina Keuangan Daerah: KSWP & PILKADA SERENTAK

4. BPKD Provinsi DKI Jakarta

5. Pointer

6. Video (Lihat melalui Youtube)

7. Galery Photo

 

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DKI JAKARTA

Bahan Paparan:

1. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala UPT. Taman Margasatwa Ragunan Jakarta

3. Galery Poto Kunjungan penerapan Transaksi Non Tunai.

4. Pejabat BPKD Provinsi DKI Jakarta -DISPENDA

 

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENERAPAN SISTEM E-REPORTING BMD 

Bahan Paparan:

1. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

2. Direktur BUMD, BLUD, BMD

3. Kepala Bagian Perencanaan

4. Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah I

 

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN 

Bahan Paparan:

1. ALOKASI BELANJA URUSAN PERUMAHAN DALAM APBD

2. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL TAHUN 2018 PROGRAM

3. REGULASI USAHA JASA KONSERVASI ENERGI (ESCO) SEKTOR PUBLIK SEBAGAI LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

4. PEMBIAYAAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMDA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  

5. KERJASAMA BERBASIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA (SWASTA)

 

ASISTENSI PENYUSUNAN RANPERDA DAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 ANGKATAN I 

Bahan Paparan:

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2. Laporan Penetapan Perda APBD Yang Tepat Waktu

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

4. Pelaksanaan Audit & Penyampaian Hasil Pemeriksanaan BPK Atas LKPD

5. Permendagri No. 11 Tahun 2017

 

RAPAT PENYAJIAN DAN PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH 

Bahan Paparan:

1. Kasubdit Dukungan Teknis - Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

2. Kasubdit DAU, DBH - Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

3. Kasubdit Wilayah 4 - Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah

4. Provinsi Sumatera Barat

5. Provinsi Banten

6. Provinsi Jawa Barat

7. Berita Acara 

 

KONSOLIDASI PENYELESAIAN  PERMASALAHAN KEWAJIBAN BANTUAN KEUANGAN/HIBAH BAGI DAERAH INDUK KEPADA DOB 

Bahan Paparan:

1. Sambutan Seditjen Bina Keuangan Daerah - Kemendagri

2. Ditjen Bina Keuangan Daerah - Kemendagri

3. Ditjen Perimbangan Keuangan - Kemenkeu

 

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  (16 Maret 2017)

Bahan Paparan:

1. Kepala Pusat-Kemenkes

2. Ditjen Bina Bangda-Kemendagri

3. Ditjen Bina Keuda-Kemendagri

 

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH (28 Februari 2017)

Bahan Paparan:

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

2. Direktur BUMD, BLUD dan BMD

3. Kasubdit BMD Wilayah I

_____________________________________________________________________________________________________________

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3501252, 021-3445793
Fax. 021-3501252, 021-3445793
Email djkd@kemendagri.go.id

Back to Top