Matriks Sasaran Pembangunan, Kegiatan Pendukung, Program Dan Kegiatan


Cetak

Kementerian/Lembaga  : Dalam Negeri
Program K/L : Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

No Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan K/L Sasaran Indikator Target 2017
1 PELAYANAN KESEHATAN Penguatan Promotif dan Preventif: "Gerakan Masyarakat Sehat" Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan kesehatan 7 Provinsi, 120 Kab/Kota
2 PELAYANAN KESEHATAN Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas Pembinaan BUMD, BLUD dan BMD Meningkatkan Kualitas Pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD Jumlah SKPD/unit kerja SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD 500 SKPD/Unit Kerja SKPD
3  ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Layanan Dasar Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, dan perumahan 110 daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
4 DAERAH TERTINGGAL Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah. Jumlah Daerah Tertinggal yang mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan anggaran Daerah yang mendukung pelayanan dasar publik. 40 Daerah Tertinggal
5 DAERAH TERTINGGAL Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatkan Pendapatan Daerah. Jumlah Daerah Tertinggal Yang Meningkat Pendapatan Daerah. 54 Daerah (kumulatif)
6 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi Pembinaan BUMD, BLUD dan BMD Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan BUMD Bidang Air Minum. Jumlah daerah yang menerapkan tarif Full Cost Recovery (FCR) 60 Daerah
7 REFORMASI BIROKRASI Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi /Kab/Kota yang tepat Waktu. 30 Provinsi, 275 Kab/Kota
8 REFORMASI BIROKRASI Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas, transparasi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Jumlah Prov/kab/Kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu. 30 Provinsi 275 Kab/Kota
9 REVOLUSI MENTAL Reformasi Birokrasi Pemerintahan Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi kriteria Wajar Tanpa Pengecualian. Jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 25 Provinsi, 250 Kab/Kota
10 REVOLUSI MENTAL Reformasi Birokrasi Pemerintahan Promosi Layanan Elektronik menuju E-Budgeting dan E-reporting, Complain Center Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Penerapan Sistem E-Budgeting. Jumlah daerah yang telah menerapkan Sistem E-Budgeting. 2 Provinsi
11 REVOLUSI MENTAL Reformasi Birokrasi Pemerintahan Promosi Layanan Elektronik menuju E-Budgeting dan E-reporting, Complain Center Pembinaan BUMD, BLUD, dan BMD Penerapan Sistem E-Reporting Penatausahaan Barang Milik Daerah. Jumlah daerah yang menerapkan Sistem E-Reporting. 4 provinsi, dan 2 Kab/kota
12 PELAYANAN PENDIDIKAN Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Peran Pemda Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Fasilitasi Optimalisasi Penyerapan DAK Persentase Daerah yang Menyerap  DAK Pendidikan (fisik) ≥  60% DAK dalam APBD sesuai dengan Juknis. 150 Daerah
13 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Pelaksanaan deregulasi dan Harmonisasi Regulasi Perijinan Pusat dan daerah Pelaksanaan Harmonisasi, Sinkronisasi Peraturan Perizinan Tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah Pembinaan Pendapatan Daerah Meningkatkan Pendapatan Daerah. Jumlah daerah yang melakukan deregulasi dan harmonisasi terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 100 Daerah
14 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Penyelesaian pengaduan masalah investasi Pembinaan BUMD, BLUD, dan BMD Terlaksananya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pembiayaan BUMD Jumlah Daerah  yang melakukan kerjasama kepemilikan modal BUMD antara Pemda dan pihak ketiga 13 Provinsi
15 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Penyelesaian pengaduan masalah investasi Pembinaan BUMD, BLUD, dan BMD Meningkatnya penyelesaian permasalahan aset terkait investasi Jumlah daerah yang difasilitasi untuk penyelesaian permasalahan aset terkait investasi. 3 Provinsi
16 REFORMASI FISKAL Peningkatan Kualitas Belanja Negara Belanja Subsidi Dan Bantuan Sosial Yang Tepat Sasaran Pembinaan perencanaan anggaran daerah Meningkatnya Penerapan Belanja, Hibah dan Bansos yang Tepat Sasaran Jumlah Pemerintah Daerah yang Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah dan Bansos 300 daerah
17 REFORMASI FISKAL Optimalisasi Penerimaan Negara Optimalisasi Perpajakan Pembinaan Pendapatan Daerah Meningkatkan Pendapatan Daerah Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD 64%
34 Provinsi dan 308 Kab/Kota
18 REFORMASI FISKAL Peningkatan Kualitas Belanja Negara Peningkatan Efektivitas Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Model Transparansi Pembinaan Keuangan Daerah untuk Masukan Revisi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Daerah (x)

Back to Top