Materi Paparan


Cetak

RAKOR DATA NASIONAL BIDANG KEUANGAN DAERAH  (Jakarta, 23/11/2017)

Materi Paparan:

1. Kementerian Kominfo

2. Ditjen Bina Bangda, Kemendagri

3. Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri

4. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda

5. BPKP

 

 

SOSIALISASI PINJAMAN DAERAH  (Jakarta, 10/11/2017)

Materi Paparan:

1. Kemenko Bidang Perekonomian

2. Ditjen PPR - Kemenkeu

3. Ditjen PK - Kemenkeu

4. Bank Kalimantan Barat

5. PT. SMI

6. PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

 

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH (Bogor, 01/11/2017)

Materi Paparan:

1. Bank Indonesia

2. Otoritas Jasa Keuangan

3. Ditjen Bina Keuda, Kemendagri

4. Pemprov DKI Jakarta

 

RAPAT KONSOLIDASI PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BUMD, BLUD & BARANG MILIK DAERAH (18 s.d 20 OKTOBER 2017)

Materi Paparan:

1. Dirjen Otonomi, Kemendagri

2. Dirjen Bina Keuda, Kemendagri

3. Ketua IAI

4. Deputi pada LKPP

5. Direktur Anggaran Daerah, Kemendagri

6. Kepala Biro Hukum, Kemenkes

7. Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Kemendagri 1 & 2

8. Kasubdit BMD I, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum

 

BIMBINGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PADA DAERAH TERTINGGAL (9 s.d 11 OKTOBER 2017)

1. Strategi Evaluasi Percepatan Daerah Tertinggal

2. Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor

3. Strategi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RAKOR PENETAPAN DAERAH PILOTING IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI (29/09/2017)

1. Program Transaksi Non Tunai Pemerintah Kota Mataram Melalui Produk Layanan PT. Bank NTB

2. Penetapan Daerah Piloting Terkait Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah

 

WORKSHOP PENERAPAN POLA PPK-BLUD

1. Kelembagaan Pelayanan Kesehatan - Dirjen Otonomi Daerah

2. Pengalaman PPK-BLUD - RS dr. MOEWARDI

3. Rancangan BLU - IAI

4. Implementasi PPK-BLUD - Subdit BLUD Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD

5. Video (Lihat melalui Youtube)

6. Galery Photo

 

SOSIALISASI TRANSAKSI NON TUNAI DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PEMERINTAH DAERAH:

1. Bank Indonesia

2. Ditjen Pajak Kemenkeu

3. Ditjen Bina Keuangan Daerah: KSWP & PILKADA SERENTAK

4. BPKD Provinsi DKI Jakarta

5. Pointer

6. Video (Lihat melalui Youtube)

7. Galery Photo

 

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DKI JAKARTA

Bahan Paparan:

1. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala UPT. Taman Margasatwa Ragunan Jakarta

3. Galery Poto Kunjungan penerapan Transaksi Non Tunai.

4. Pejabat BPKD Provinsi DKI Jakarta -DISPENDA

 

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENERAPAN SISTEM E-REPORTING BMD 

Bahan Paparan:

1. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

2. Direktur BUMD, BLUD, BMD

3. Kepala Bagian Perencanaan

4. Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah I

 

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN 

Bahan Paparan:

1. ALOKASI BELANJA URUSAN PERUMAHAN DALAM APBD

2. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL TAHUN 2018 PROGRAM

3. REGULASI USAHA JASA KONSERVASI ENERGI (ESCO) SEKTOR PUBLIK SEBAGAI LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

4. PEMBIAYAAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMDA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  

5. KERJASAMA BERBASIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA (SWASTA)

 

ASISTENSI PENYUSUNAN RANPERDA DAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 ANGKATAN I 

Bahan Paparan:

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2. Laporan Penetapan Perda APBD Yang Tepat Waktu

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

4. Pelaksanaan Audit & Penyampaian Hasil Pemeriksanaan BPK Atas LKPD

5. Permendagri No. 11 Tahun 2017

 

RAPAT PENYAJIAN DAN PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH 

Bahan Paparan:

1. Kasubdit Dukungan Teknis - Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

2. Kasubdit DAU, DBH - Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

3. Kasubdit Wilayah 4 - Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah

4. Provinsi Sumatera Barat

5. Provinsi Banten

6. Provinsi Jawa Barat

7. Berita Acara 

 

KONSOLIDASI PENYELESAIAN  PERMASALAHAN KEWAJIBAN BANTUAN KEUANGAN/HIBAH BAGI DAERAH INDUK KEPADA DOB 

Bahan Paparan:

1. Sambutan Seditjen Bina Keuangan Daerah - Kemendagri

2. Ditjen Bina Keuangan Daerah - Kemendagri

3. Ditjen Perimbangan Keuangan - Kemenkeu

 

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 

Bahan Paparan:

1. Kepala Pusat-Kemenkes

2. Ditjen Bina Bangda-Kemendagri

3. Ditjen Bina Keuda-Kemendagri

 

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH 

Bahan Paparan:

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

2. Direktur BUMD, BLUD dan BMD

3. Kasubdit BMD Wilayah I

 

 

RAPAT KERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016
 

Bahan Paparan:

1. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

2. Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri

3. Ditjen Anggaran, Kemenkeu (materi lisan)

4. Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kemenkeu

5. Asdep Poldagri, Kemensekab

6. Setjen, Kemendikbud

 

 

MODUL AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH
YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)

Sebagai berikut:

1. Modul Akuntansi dan Pelaporan

 

SOSIALISASI PAKET REGULASI AIR MINUM TAHUN 2016

Bahan Paparan:

1. Materi Paparan Permendagri No 48 Tahun 2016

2. Materi Paparan Permendagri No 70 Tahun 2016

3. Materi Paparan Permendagri No 71 Tahun 2016

RAPAT KOORDINASI ANALISIS DATA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016

Bahan Paparan:

1. Direktorat I - Profil APBD

2. Direktorat II - IPKD

3. Direktorat III - Pajak Daerah

4. Direktorat IV - Realisasi Dana Perimbangan

5. Direktorat V - BMD

 

SOSIALISASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Bahan Paparan:

1. Implementasi Akuntasi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah tahun 2015

2. Penyajian Kembali (Restatment) LKPD Tahun 2015

3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Evaluasi

4. Penyisihan Piutang pada Pemerintah Daerah

5. Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah

RAKERNAS REVITALISASI BUMD, PEMANTAPAN PENERAPAN PPK-BLUD   DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Materi Paparan:

1. Problematika, Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengelolaan BUMD, BLUD Dan BMD

2. Pokok-Pokok Perubahan Permendagri Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

4. Penyertaan Modal  Dan Investasi Daerah  Pada Badan Usaha Milik Daerah

5. Pemantapan Penerapan PPK-BLUD

6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

7. Pengawasan Atas Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil Diskusi:

a. Kelompok BUMD

b. Kelompok BMD-a,dan BMD-b

c. Kelompok BLUD

 

 

RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH 2015

Materi Paparan pada Acara Rapat Koordinasi Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah 2015:

1. Dirjen Bina Keuangan Daerah

2. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

3. Irsus ITJEN Kemendagri

4. Direktur P2KD

5. Auditor ITJEN Kemendagri

6. Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Keuda

7. Kasubdit Dit. Perencanaan Anggaran Daerah

 

 

RAKERNAS KEUANGAN DAERAH 2015

Materi Paparan pada Acara Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah:

1. Menteri Keuangan - RI

2. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan

3. Auditor Utama V - BPK RI

4. Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Kementerian PPN/Bappenas

5. Dirjen Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan

6. Dirjen Bina Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri (Paparan I & Paparan II)

*) Video animasi dapat diperoleh langsung di kantor Ditjen Keuda, dengan membawa FlashDisk Min 2 Gb

 

PILKADA SERENTAK TAHUN 2015

1. Paparan Pilkada Serentak Tahun 2015

 

RAKOR AKRUAL

Materi Paparan pada Acara Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah:

1. Sambutan Menteri Dalam Negeri

2. Paparan DPD - RI

3. Paparan BPK - RI

4. Paparan KPK

5. Paparan Dirjen Keuangan Daerah

_____________________________________________________________________________________________________________

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3501252, 021-3445793
Fax. 021-3501252, 021-3445793
Email djkd@kemendagri.go.id

Back to Top