Standar Operasional Prosedur Lingkup Ditjen Bina Keuda


Cetak

 

No No. SOP Tanggal Nama SOP Pengelola
1 7.1.1 18 Mei 2017 Pemberian Keterangan Ahli di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Set. Ditjen Bina Keuangan Daerah
2 7.2.1 18 Mei 2017 lnventarisasi APBD Provinsi, kabupaten / Kota Dit. Perencanaan Anggaran Daerah
3 7.2.2 18 Mei 2017 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Dit. Perencanaan Anggaran Daerah
4 7.2.3 18 Mei 2017 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Dit. Perencanaan Anggaran Daerah
5 7.3.1 18 Mei 2017 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem lnformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dit. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
6 7.3.2 18 Mei 2017 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dit. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
7 7.4.1 18 Mei 2017 Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Dit. Pendapatan Daerah
8 7.4.2 18 Mei 2017 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Dit. Pendapatan Daerah
9 7.4.3 18 Mei 2017 Penetapan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah perihal Konsultasi Raperda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dit. Pendapatan Daerah
10 7.5.1 18 Mei 2017 Pertimbangan Menteri Dalam Negeri Terkait Pinjaman Daerah Yang Melampaui Batas Maksimal Defisit APBD Dit. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
11 7.5.3 18 Mei 2017 Sinkronisasi Rancangan Petunjuk Teknis DAK Kementerian/Lembaga Dit. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
12 7.5.4 18 Mei 2017 Penerbitan Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri Mengenai Penyaluran Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan lnfrastruktur Bagi Provinsi Papua Dan Papua Barat Serta Dana Otonomi Khusus Bagi Pemerintah Aceh. Dit. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
13 7.5.5 18 Mei 2017 lnventarisasi dan Pengelolaan Data Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman Daerah Dit. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
14 7.5.6 18 Mei 2017 Fasilitasi Optimalisasi Penyerapan DAK Dit. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
15 7.5.7 18 Mei 2017 Monitoring dan Evaluasi DAK TA. Sebelumnya dan Tahun Berjalan Dit. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
16 7.5.8 18 Mei 2017 Penyelesaian Permasalahan Dana Bagi Hasil (DBH) & Dana Alokasi Umum ( DAU) Dit. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
17 7.6.1 18 Mei 2017 Evaluasi lmplementasi Kebijakan pada SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang telah/akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dit. BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah

Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Keuda

Back to Top