Standar Operasional Prosedur Lingkup Ditjen Keuda


Cetak

A. Permendagri
No. 63 Tahun 2012
1) Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Evaluasi APBD dan Ranpergub Tentang Penjabaran APBD Dokumen Persyaratan
2) Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Evaluasi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen Persyaratan
3) Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Evaluasi Ranperda Tentang Perubahan APBD dan Ranpergub Tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen Persyaratan
 
B. Kepmendagri
No. 061-8087 Tahun 2013
1) Inventarisasi Data APBD Provinsi, Kab/Kota  
2) Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB  
3) Penyusunan Dukungan Materi Evaluasi Ranperda Provinsi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
4) Inventarisasi dan Pengolahan Data BUMD  
5) Penyusunan Izin Prinsip Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas  
6) Evaluasi Pengelolaan BUMD  
7) Evaluasi Implementasi Kebijakan BLUD pada SKPD/Unit Kerja yang telah/akan Menerapkan PPK-BLUD  
8) Pertimbangan MDN Terkait Pinjaman Daerah Yang Melampaui Batas Maksimal Defisit APBD Dokumen Persyaratan
9) Pertimbangan MDN terkait pinjaman daerah yang tidak melampaui batas maksimal defisit APBD Dokumen Persyaratan
10) Rekonsiliasi Pendapatan Dalam Rangka Mendukung Penyiapan Data Dasar Perhitungan DAU  
11) Dukungan Materi Terhadap Petunjuk Teknis DAK K/L  
12) Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan dan Pelaporan DAK  
13) Penyusunan Berita Acara Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan DBH SDA Bagian Daerah   
14) Penyusunan Kepmendagri Tentang Penetapan Daerah Penghasil SDA di Wilayah Perbatasan atau Berada Lebih Dari Satu Daerah  
15) Penyusunan Surat Pertimbangan MDN Mengenai Penyaluran Dana Otsus dan Dana  Tambahan Infrastruktur Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat Serta Dana Otsus Bagi Pemerintah Aceh Dokumen Persyaratan
16) Pelaksanaan Inventarisasi Data Alokasi dan Realisasi Dana Perimbangan  
17) Penyusunan Rekomendasi Sinkronisasi dan Penyempurnaan Kebijakan Dana Perimbangan  
18) Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan di Daerah  
19) Pemberian Keterangan Ahli di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah  
20) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Helpdesk SIPKD)  
 
C Konsultasi* 1)    
         

*) file dalam proses

Back to Top