Kamus Keuangan Daerah

Semua halaman dengan awalan : S

  • SAP

    (Standar Akuntansi Pemerintahan)prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

  • SAP Berbasis Akrual

    SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD

  • Sasaran (target)

    hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan

  • Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

    Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

    Permendagri No. 64 Tahun 2013
  • Sekretariat DPRD

    Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    PP 24 Tahun 2004
  • Sekretaris DPRD

    Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

    PP 24 Tahun 2004
  • Sewa

    Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

    PP 27 Tahun 2014
  • SIKD

    (Sistem Informasi Keuangan Daerah)suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah

  • SiLPA

    (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ) selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

  • Sisa DAK

    Dana Alokasi Khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau tidak terealisasinya kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus

Back to Top