Kamus Keuangan Daerah

Semua halaman dengan awalan : P

  • PA

    (Pengguna Anggaran)Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD

  • Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB,

    Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

    Permendagri 26 Tahun 2014
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

    pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor

  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

    pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

  • Pajak Daerah

    kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

  • Pajak Kendaraan Bermotor

    pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

  • Pajak Penerangan Jalan

    pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain

  • Pajak yang terutang

    pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

  • Pedoman Penyusunan APBD

    Pokok-Pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

    Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

    Perpres 32 Tahun 2014

Back to Top