Kamus Keuangan Daerah

Semua halaman dengan awalan : D

  • Dana Kapitasi

    Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

    Perpres 32 Tahun 2014
  • DAU

    (Dana Alokasi Umum) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

  • DBH

    (Dana Bagi Hasil)dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

  • Defisit Anggaran Daerah

    selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah

  • Dekonsentrasi

    pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

  • Desentralisasi

    penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • Desa

    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Permendagri 13 Tahun 2006
  • Dewan Pengawas BLUD

    Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD

  • Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD

    Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

    PP 65 Tahun 2005
  • DIPA

    (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah

Back to Top