Kamus Keuangan Daerah

Semua halaman dengan awalan : B

  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

    pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB

    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

    Permendagri 26 Tahun 2014
  • Beban

    Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

    Permendagri No. 64 Tahun 2013
  • Belanja Daerah

    kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

  • Belanja

    Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

    Permendagri No. 64 Tahun 2013
  • Bendahara Penerimaan

    pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

  • Bendahara Pengeluaran

    pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

  • Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP

    Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

    Perpres 32 Tahun 2014
  • Biaya riil

    biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah

  • BLUD

    (Badan Layanan Umum Daerah) SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

Back to Top