Sekjen Kemendagri: Pengelola BUMD Birokratis dan Kurang Miliki Naluri Bisnis

Diterbitkan pada Rabu, 28 Agustus 2019   Dibaca : 249  Kali

     

JAKARTA (suara-karya.com): Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengkritik pengelola badan usaha milik daerah (BUMD) yang masih mengikuti pola kerja birokrasi dan kurang memiliki naluri bisnis. Hadi Prabowo juga mengingatkan BUMD jangan sampai menjadi beban bagi daerah.  

Kritik itu disampaikan Sekjen Kemendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (28/8). Dalam acara itu hadir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI Indra Utoyo dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin.

Sebelumnya, Hadi Prabowo mengingatkan BUMD harus dikelola secara professional, efisien, efektif dan mengacu pada tata kelola usaha yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan. Jangan sampai di dalam BUMD terjadi miss manajemen atau kecurangan. “Ini harus diakhiri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, BUMD harus bermanfaat bagi daerah dengan mendukung pembangunan dan perekonomian di daerah sehingga berdampak pada pembangunan nasional dan jangan sampai membebani daerah.

“Pola kerjanya BUMD masih terjebak pada pola birokrasi, naluri bisnisnya tidak ada dan banyak penyertaan modal dari APBD kadang-kadang tidak ada batas waktu masa tenggangnya, kapan dia menghasilkan sehingga BUMD dirasakan tidak memberikan manfaat namun justru membebani daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hadi Prabowo juga mendorong BUMD termasuk bank-bank yang dimiliki pemerintah daerah untuk berani ekspansi usaha dan tidak hanya mengandalkan kredit konsumtif yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN).

“Bank-bank daerah harus berani ekspansi usaha karena sebagian besar bank daerah berkutat pada kredit konsumtif, kreditnya (diberikan kepada) ASN  yang ‘menyekolahkan’ SK dan Karpeg (kartu pegawai). Bank-bank daerah belum berani menjalankan usaha-usaha yang produktif sehingga tidak timbul masalah termasuk kredit macet,” katanya.

Dalam sambutannya, Hadi juga mengingatkan jangan sampai terjadi duplikasi dalam pencatatan asset antara pemerintah daerah dan BUMD. “Tolong segera ditindaklanjuti  dengan pengalihan aset, sertifikasi jangan sampai BUMD terjadi duplikasi catatan, dicatat sebagai neraca (pemerintah) daerah  tapi dicatat juga sebagai aset BUMD, sehingga timbul sebagai aset yang tidak riil,” katanya.

Hadi Prabomo menekankan adanya penataan BUMD agar menjadi sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan yang strategis dalam peningkatan perekonomian.

“Perlu penataan kembali BUMD agar mampu dapat menjadi sumber pendapatan daerah terutama pada aset yang dipisahkan. Harapan kita semua, BUMD punya peranan yang sangat-sangat strategis dalam peningkatan perekonomian daerah. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik,” ujarnya.

Penataan BUMD tersebut, dilakukan dengan perubahan pola pikir sebagai langkah awal untuk peningkatan budaya kerja agar mampu meningkatkan perekonomian di daerah sebagai penunjang perekonomian nasional.

“Kita harapkan upaya ke depan, kita harus melakukan perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja serta target yg dicapai. Kita harus lakukan pemahanan dan pemantapan ke depan agar kinerja BUMD betul-betul bisa memberikan pemantapan perekonomian di daerah dan menunjang perekonomian nasional,” ujarnya. (Andreas).

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Rabu, 28 Agustus 2019         Dibaca:  249 Kali

Back to Top