Dirjen Otda Kemendagri: Banyak Kepala Daerah Tak Taat Himbauan Mendagri

Diterbitkan pada Kamis, 11 Juli 2019   Dibaca : 61  Kali

     

JAKARTA, (otonominews) - Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik, M.Si., mengaku prihatin dengan tertangkapnya Gubernur Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si., dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/07/2019).

Ternyata, kata Akmal Malik, imbauan Menteri Dalam Negeri agar seluruh Kepala Daerah menjauhi area rawan korupsi, ternyata belum ditaati.

"Bahkan Kemendagri bersama inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pencegahan ternyata belum optimal. Artinya, langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan harus lebih keras dan lebih kuat lagi," ujar Akmal Malik, pada otonominews yang mewawancarainya melalui sambungan telepon, Kamis (11/07/2019).

Dikatakan Akmal Malik yang harus dibenahi adalah sistem. Pihaknya sudah mengatakan kepada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia agar jangan ada pertemuan dan transaksional terkait dengan  pelayanan dan perizinan.

"Tetapi ternyata himbauan kami ini tidak mempan. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah lebih banyak melakukan pertemuan dengan para kepala daerah dan mengingatkan lagi agar mereka menjauhi ranah-ranah yang rawan korupsi itu," terang Akmal Malik.

Lebih jauh Akmal Malik menjelaskan, sudah banyak langkah yang dilakukan untuk mengingatkan para kepala daerah agar menjauhi daerah rawan korupsi.

"Bersurat sudah. Membawa mereka ke KPK juga sudah. Tetapi kami kan tidak bisa menunggui dan mengawasi mereka setiap hari," tandasnya.

Menurut Akmal Malik, para kepala daerah tersebut merupakan orang-orang terpilih dan intelek. Mereka  memiliki kapasitas dan integritas dan terpilih melalui Pilkada.

"Artinya apa, masyarakat pun seharusnya mengawasi orang-orang yang sudah mereka pilih. Jadi, kalau mereka sudah memilih, jangan meminta Kemendagri untuk mengawasi orang tersebut sendirian. Jadi, tetap harus bersama-sama mengawasi. Apakah sudah menepati janji-janji saat kampanye atau tidak. Jangan setelah dipilih lalu dibiarkan kerja begitu saja. Kewajiban masyarakat juga untuk mengawasi kepala daerah terpilih," paparnya.

Terkait posisi Gubernur Kepulauan Riau yang akan kosong jika Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, menurut Akmal Malik, ada Wakil Gubernur yang akan menggantikan. Karena katanya, Kemendagri sudah punya sistem dan mekanisme sendiri.

"Kalau gubernur yang tertangkap, maka ada wakil gubernur yang akan menjalankan roda pemerintahan. Kalau wakil gubernur juga tertangkap, ya ada Sekda yang akan melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah. Artinya, pelayanan publik tidak boleh berhenti," pungkas Akmal Malik.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 11 Juli 2019         Dibaca:  61 Kali

Back to Top