Plh Gubernur Malut Rangkap 3 Jabatan, Kapuspen Kemendari Sebut Baru Pertama Kali Terjadi

Diterbitkan pada Rabu, 08 Mei 2019   Dibaca : 202  Kali

     

JAKARTA, (otonominews) - Sementara menunggu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (10/05/2019) di Istana Negara Jakarta, Pejabat Sekretaris Daerah, Bambang Hermawan menjadi pelaksana harian (Plh) Gubernur Maluku Utara. 

Hal tersebut sesuai dengan radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 121.82/3464/SJ tertanggal 3 Mei 2019. Praktis, Bambang Hermawan menduduki tiga jabatan sekaligus, yakni sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), ditambah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan tidak ada yang salah dengan yang terjadi di pemerintahan Maluku Utara saat ini. Menurut Bahtiar, secara Hukum Administrasi Pemerintahan tidak ada yang dilanggar dari proses itu. 

Menurutnya, bahwa ada kelemahan dari sistem hukum Administrasi Pemerintahan Daerah termasuk aturan teknis Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) itu, akan jadi bahan evaluasi kita ke depan. "Tapi saya akui, kasus seperti ini baru pertama kali terjadi," tegas Bahtiar yang diwawancarai otonominews melalui telepon, Rabu (08/05/2019).

Dijelaskan oleh Bahtiar, konkritnya yang diatur dalam UU pemda adalah yang dapat jadi Pelaksaana Tugas (PLT) Sekda adalah pejabat eselon II Pemprov. Selanjutnya bahwa yang dapat menjadi Pelaksana Harian (PLH) Gubernur adalah Sekda. Kondisi inilah yang mengharuskan Plt Sekda dapat diangkat sebagai Plh Gubernur. "Sehingga yang bersangkutan praktis memegang tiga jabatan sekaligus, yakni sebagai Kabag Keuangan, Plt. Sekda, dan Plh Gubernur," katanya lagi.

Lebih jauh Bahtiar mengatakan, ini tentu akan jadi bahan evaluasi ke depan. Situasi ini  dilakukan, katanya, karena Plh yang bersamngkutan hanya berlaku beberapa hari saja. "Sambil menunggu pelantikan  Gubernur Maluku Utara terpilih.Dalam pelaksanaan tugas sebagai Plh Gubernur tetap mendapat supervisi dan pengawasan dari Kemendagri cq. Dirjen Otda," paparnya.

Meski demikian Bahtiar tak menampik bika untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, seharusnya diangkat Pj (pejabat) dan itu ada Peraturan Presiden-nya (Perpres). "Jadi, tampaknya ini memang benar-benar darurat. Tapi dipastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, karena dia juga gubernur, sekaligus Sekda, sekaligus Bendahara Kas Umum Daerah. Dan ini akan jadi bahan regulasi kita ke depan. Karena ini baru pertama kali terjadi," jelasnya.

Bahtiar berharap tidak akan terjadi apa-apa, karena semuanya tetap dalam pengawasan Kementerian Dalam Negeri atau Dirjen Otonomi Daerah. "Tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan Direktorat Fasilitas Kepala Daerah, mereka ini sudah melakukan rapat persiapan untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang terpilih," papar Bahtiar.

Bagaimana pun, kata Bahtiar, Kemendagri sebenarnya sudah terkunci dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang bisa menjadi Plh Gubernur itu adalah Sekda dari Eselon II. "Jadi, solusinya adalah segera angkat pejabat gubernur begitu ada kekosongan. Tapi untuk bisa menjabat Pj Gubernur pun harus dari Eselon I tapi waktunya lama, dan bila tidak memungkinkan ya, Sekda yang harus diangkat sebagai Plaksana Harian," paparnya.

Karena Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hanya tinggal dua hari lagi, jelas Bahtiar, Plh Gubernur dipastikan tidak akan mengambil keputusan strategis. "Sekarang yang dia harus lakukan adalah mempersiapkan pelantikan gubernur definitif yang akan dilaksanakan nanti Jumat," jelas Bahtiar tentang pelantikan Gubernur Definitif pada Jumat (10/05/2019) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Ditegaskan Bahtiar, Plh Gubernur dipastikan tidak akan mengambil keputusan strategis dua hari ke depan kecuali menjaga stabilitas, menjaga batas wilayah, memfasilitasi pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. "Plh itu kan harian. Tidak bisa mengambil keputusan strategis," tegas Bahtiar.

Ditekankannya lagi, meski baru pertama kali terjadi di Indonesia, hal ini  tetap sesuai dengan koridor undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. "Jadi memang begitulah aturannya, bahwa yang dapat diangkat sebagai Plh Gubernnur adalah Sekda," pungkasnya.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Rabu, 08 Mei 2019         Dibaca:  202 Kali

Back to Top