Pemprov DKI Jakarta Diminta Kelola 13 Sungai

Diterbitkan pada Selasa, 09 April 2019   Dibaca : 386  Kali

     

JAKARTA, (otonominews) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengambil-alih pengelolaan 13 sungai di wilayah Ibukota dari Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, karena dinilai bisa mengatasi masalah banjir. Hal itu dikatakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Minggu (07/04/2019).

Lebih jauh Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, masalah banjir di Jakarta tidak pernah tuntas karena ada masalah pembagian kewenangan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat dalam mengelola 13 sungai.

Masih menurut Prasetyo Edi Marsudi, pengelolaan 13 sungai di bawah BBWSCC, hingga kini dinilai belum maksimal. Pasalnya, sungai tak dikeruk saat musim panas sehingga saat musim hujan datang timbul masalah. “Harusnya kan musim panas dikeruk sehingga bila hujan turun kali bisa menampung air lebih banyak,” terangnya.

Ditambahkan politisi PDIP ini, ia menjamin Pemprov DKI mampu menormalisasi 13 sungai yang prosesnya terhenti sejak 2017 karena masalah pembebasan lahan. “Karena saat ini kan kita beresin di internal kita di wilayah pemprov, tapi di kali yang nasional kelola ini di bagian lain belum dikerjakan,” ungkapnya.

Prasetyo mengaku sudah menyampaikan permintaan itu secara langsung ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Namun ia tak merinci kapan permintaan tersebut disampaikan dan bagaimana respon Basuki terhadap permintaan ambil alih pengelolaan sungai. “Saya pernah bicara dengan Kementerian PUPR pak Basuki, serahkan saja. Kita yang mengerjakan, pasti beres,” tuturnya.

Untuk mengelola 13 sungai yang ada, Prasetyo menyatakan APBD DKI mampu membiayainya. Apalagi selama ini, BBWSCC terlihat masih terus menunggu berbagai langkah dari pemprov. “Saya rasa (APBD DKI) cukup. Serahkan saja ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah yang mengelola itu,” tutupnya.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Selasa, 09 April 2019         Dibaca:  386 Kali

Back to Top