Kemendagri Sebut, Daerah yang Belum Bentuk PPID Terindikasi Korupsi

Diterbitkan pada Selasa, 19 Maret 2019   Dibaca : 80  Kali

     

MAKASSAR, (otonominews) - Menurut Catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masih ada 52 Kabupaten/Kota yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Menurut catatan kami, masih ada 52 Kabupaten/Kota yang belum membentuk PPID. Itu dapat mengganggu performa pemerintahan secara keseluruhan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar Baharudin saat memberi sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah Wilayah 2 yang melingkup Sulawesi, Maluku, dan Papua yang digelar di Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi selatan, senin (18/3/2019).

Lebih jauh dikatakannya, performa pemerintahan yang baik dapat terlihat apabila sebuah daerah memiliki keterbukaan informasi publik. “Performa yang baik apabila daerah mampu melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara penuh. Tetapi bila suatu daerah tidak membentuk PPID, dapat mengindikasikan daerah tersebut tidak transparan dan potensi korupsi masih tinggi," tukas Bahtiar.

Selanjutnya Bahtiar berharap, pada Tahun 2019 keseluruhan daerah bisa menyelesaikan pembentukan PPID. “Mari bekerja keras, berjuang bersama melalui forum-forum seperti ini. Mari kita bersama tuntaskan permasalahan pada Saudara kita di beberapa daerah yang belum membentuk PPID demi kemajuan kita bersama,” tutup Bahtiar.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Selasa, 19 Maret 2019         Dibaca:  80 Kali

Back to Top