Suap Dana Perimbangan Daerah, Pejabat Kemkeu Divonis 6,5 Tahun

Diterbitkan pada Rabu, 06 Februari 2019   Dibaca : 5014  Kali

     

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan atau 6,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan 15 hari kurungan terhadap pejabat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo. Dia terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait dana perimbangan daerah.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berbarengan pada dakwaan kedua," kata Ketua Majelis Hakim Bambang Hermanto saat membaca amar putusan Yaya Purnomo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/2).

Dalam memutuskan hukuman Yaya, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk yang memberatkan, hakim menilai perbuatan Yaya tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, hakim menilai Yaya sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan. Yaya juga belum pernah dihukum dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Yaya terbukti menerima suap Rp 300 juta dari Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Uang suap tersebut terkait dengan uang yang diterima anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono sebesar Rp 2,8 miliar. Uang tersebut diberikan agar Amin Santono mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Anggaran DAK dan DID itu terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. Dalam perkara suap ini, Amin sendiri dihukum 8 tahun pidana penjara, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,6 miliar serta hak politiknya dicabut. Tak hanya menerima suap, Yaya Purnomo juga terbukti menerima gratifikasi Rp 6,529 miliar, US$ 55.000 dan Sin$ 325.000. Uang itu merupakan realisasi fee 2-3 persen yang diminta Yaya bersama pegawai Kemkeu lainnya, Rifa Surya.

Menurut jaksa, Yaya dan Rifa Surya selaku pegawai Kemkeu telah memanfaatkan posisi mereka untuk memberikan informasi kepada pejabat daerah terkait pemberian anggaran, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Insentif Daerah (DID). Yaya dan Rifa Surya menerima uang dari pejabat daerah terkait informasi yang diberikan tersebut. Beberapa penerimaan tersebut terkait DAK dan DID pada APBN-P 2017 untuk Kabupaten Halmahera Timur, DAK Tahun Anggaran 2018 di bidang pendidikan untuk Kabupaten Kampar, DAK APBN 2017, APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai, DAK Tahun Anggaran 2018 di bidang jalan, bidang kesehatan untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara, DID Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Balikpapan, DID Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Karimun, DAK dan DID APBN Tahun Anggaran 2018 Kota Tasikmalaya, dan DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Tabanan. Selain itu, menurut jaksa, Yaya pada November 2017 menerima uang dari Sugeng Siswanto sebesar Rp 350 juta untuk mengupayakan Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat DAK dari APBN Tahun 2017.

Pada hari yang sama, Pengadilan Tipikor Jakarta juga menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan terhadap Eka Kamaluddin karena terbukti menerima suap bersama Amin Santono dan Yaya Purnomo terkait dana perimbangan daerah. Eka juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 158 juta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Eka tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Eka belum pernah dihukum, menyesali perbuatan dan berterus-terang dalam memberikan keterangan. Eka terbukti menjadi perantara suap untuk Yaya dan Amin Santono. Eka secara bersama-sama menerima Rp 3,6 miliar dari Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Uang tersebut diberikan agar Amin Santono melalui Eka dan Yaya Purnomo mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Selain itu, agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2018.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Rabu, 06 Februari 2019         Dibaca:  5014 Kali

Back to Top