Mendagri Terus Ingatkan Tantangan Bangsa pada Kepala Daerah dan Ketua DPRD

Diterbitkan pada Selasa, 13 November 2018   Dibaca : 3966  Kali

     
JAKARTA (otonominews.net)  - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Pelatihan Kepala Daerah dan Ketua DPRD angkatan pertama hasil Pilkada Serentak 2018 di Kantor BPSDM Kemendagri, senin (12/11)
Pembekalan diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri tersebut dihadiri 121 orang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan para Ketua DPRD seluruh Indonesia. Selain pembekalan Kepala Daerah, juga akan diselenggarakan pelatihan bagi para istri Bupati dan istri Walikota.
 
Diawal sambutan pembukaan, Mendagri menyampaikan bahwa Kemendagri sudah memfokuskan untuk Diklat pelatihan kepemimpinan bagi pejabat yang akan memasuki eselon 2 dan 3 di seluruh Indonesia, baik di tingkat Kementerian, Provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Tjahjo menyerukan kapada peserta Diklat untuk memahami tantangan bangsa ini ke depan, program pembangunan Jokowi - JK dengan percepatan insfrastruktur ekonomi dan sosial untuk mengejar ketertinggalan 73 tahun kita merdeka untuk mendukung papan, sandang dan pangan ke depannya serta mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
 
Mendagri juga tidak ada bosannya menyampaian 4 hal yang menjadi tantangan bangsa sekarang mulai dari terorisme dan radikalisme, narkoba, korupsi serta kesenjangan dan ketimpangan sosial.
“Pertama, masalah radikalisme dan terorisme harus dicermati, bagaimana analisa jariangan-jaringan terorisme. Nama, alamat data lainnya ada terkait pelaku terorisme yang tidak ada adalah pikiran dari terorisme kapan melakukan aksinya dan gerakannya,” kata Mendagri.
 
Lebih lanjut Tjahjo juga menyampaikan masalah jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, berhimpun melalui partai politik, Ormas dan sebagainya. sampai saat ini jumlah Ormas ada 395.454 jumlahnya. 
"Ini jumlah Ormas, bagaimana mendeteksinya, ada yang mendaftar di Kemenkumham, Kemendagri, Kemenlu ada yang di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan. Prinsipnya silahkan mau berormas dan berpartai asalkan asasnya Pancasila mencantumkan dalam AD/ARTnya," jelasnya. 
 
Tjahjo mengatakan, hal ini agar Fungsi Forkopimda dan Kesbangpol lebih maksimal, karena Forkopimda bukan hanya ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota.
"Tapi juga kita tingkatkan sampai tingkat kecamatan. Camat harus paham di kecamatan ada Koramil sampai Babinsa ada juga  Kapolsek, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. ini yang harus dilibatkan dalam proses kebijakan politik pembangunan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa harus dicermati dalam mengantisipasi gelagat ancaman” tegas Tjahjo.
 
Kedua, lanjut dia, Narkoba sebagai ancaman bangsa ini,  pangsa pasarnya sangat luas dan menggiurkan. Perlu menjadi perhatian serius dari jajaran kepala daerah dan DPRD dalam antisipasi bahaya Narkoba.
"Ketiga pahami area rawan korupsi perencanaan anggaran hati-hati, bicara baik-baik jika ada aspirasi partai, jangan sampai ada kepala daerah yang merasa ditekan dalam perencanaan anggaran. Dana hibah dan dana bansos boleh tapi selektif. Retribusi dan pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa. KPK sudah memetakan dengan detail, mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota," pesannya.
 
Keempat, Tjahjo melanjutkan, tantangan bangsa masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial, masalah kematian ibu hamil, gizi anak, sanitasi  dan lain sebagainya. Selain itu, perhatikan daerah rawan bencana, daerah kepulauan terpencil, daerah rawan penyakit harus dicermati dengan baik oleh para kepala derah. 
 
“Khusus untuk Dirjen Keuangan Daerah damping dan fasilitasi daerah untuk daerah rawan bencana menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran penanganan bencananya” pungkas Tjahjo.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Selasa, 13 November 2018         Dibaca:  3966 Kali

Back to Top