Dirjen Bina Keuda Launching Sistem Pengendali Ranperda Pajak Daerah

Diterbitkan pada Kamis, 18 Oktober 2018   Dibaca : 4207  Kali

     

Dirjen Bina Keuangan Daerah Bapak Drs. Syarifuddin, MM (tengah) didampingi oleh Plt. Direktur Pendapatan Daerah Bapak Dr. Hendriwan, M.Si (kiri) Menyerahkan Plakat Penetapan Daerah Pilot Project Penerapan Sispensi di Pemda (Photo By: Agus/Umum)

JAKARTA – Guna peningkatan kualitas layanan evaluasi dan konsultasi rancangan perda pajak daerah dan retribusi daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Launching SISPENSI-PDRD.

Mengantisipasi  tantangan ke depan yang lebih berat, pemerintah mendorong kebijakan inovasi dan reformasi manajemen pengelolaan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi.

Melalui Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda Pajak Daerah dan Ranperda tentang Retribusi Daerah, Kemendagri berkomitmen menyusun sistem informasi pengendalian pelaksanaan atas evaluasi dan konsultasi ranperda pajak daerah dan retribusi daerah berbasis Web yang terintegrasi antara Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menggunakan Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi dan Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SISPENSI PDRD).

Pada Kesempatan Pertama Dirjen Bina Keuangan Daerah Bapak Drs. Syarifuddin, MM memberikan selamat kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah percontohan implementasi Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi dan Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Reribusi Daerah.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang produktif, memberikan solusi-solusi dalam percepatan pembangunan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali, negara dituntut untuk hadir dan menjawab persoalan-persoalan masyarakat” ungka beliau saat memberikan Pengarahan pada Acara Sosialisasi SISPENSI-PDRD.

Dalam implementasi SISPENSI PDRD ini ditentukan Pejabat Penghubung (PIC) adalah yang bertugas pada Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum  Kabupaten/Kota.

Yang disampaikan melalui media SISPENSI PDRD ini adalah evidence/bukti dukung aktifitas-aktifitas yang telah dilakukan sesuai jadwal peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan secara berjenjang pada Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pada sesi pemaparan Materi, Plt. Direktur Pendapatan Daerah Bapak Dr. Hendriwan, M.Si mengungkapkan bahwa Sinergitas dan hubungan koordinasi yang baik menjadi kunci kesuksesan dalam pelaksanaan evaluasi dan konsultasi terhadap Ranperda PDRD oleh provinsi, kabupaten dan kota dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Untuk itu melalui Sosialisasi dan Penunjukan Daerah Percontohan Implementasi SISPENSI PDRD ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun, evaluasi, konsultasi Ranperda PDRD sesuai penjadwalan yang tepat waktu dan dapat memberikan dampak dalam perbaikan-perbaikan secara menyeluruh. Keuda::.

 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 18 Oktober 2018         Dibaca:  4207 Kali

Back to Top