DPRD Sahkan Ranperda APBD-P Kabupaten Gorontalo

Diterbitkan pada Kamis, 06 September 2018   Dibaca : 144  Kali

     

LIMBOTO (otonominews.net) - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Gorontalo, telah diserahkan ke pihak DPRD Kabupaten Gorontalo. 

Pembahasan Ranperda Tentang APBD Perubahan T.A 2018, berlangsung dI ruang Rapat DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (4/9) 

Turut hadir dalam rapat tersebut, Bupati Gorontalo Prof Nelson Pomalingo, Sekda Ir.Hadijah U Tayeb, Asisten, Pimpinan OPD dan camat se-Kabupaten Gorontalo, Kepala Kemenag,  Sabana K. Ngou, perwakilan Polres Gorontalo KP Ganni, Suyono, Pasi Yonif 713, Ketua MUI, unsur akademisi dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Sahmid Hemu didampingi Wakil Ketua Dua Ismail Adam, Wakil Ketua Satu Irwan Dai.

Dalam kesempatan itu Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyerahkan dokumen Ranperda Kabupaten Gorontalo tentang APBD Perubahan TA 2018 kepada Ketua DPRD Sahmid Semu. 

"Alhamndulillah, setelah beberapa kali melalui pembahasan ditingkat eksekutif, maka pada hari ini kami dapat merampungkan konsep RAPBD Perubahan tahun 2018," tutur Nelson pada pembukaan sambutannya. 

Nelson berharap, agar pembahasan ditingkat legislatif yang akan dimulai dapat berjalan lancar dan dapat memberi bobot terhadap rancangan yang telah disusun bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah.

"Rencana keuangan pemerintah daerah yang dituangkan dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja, merupakan proyeksi dan estimasi yang terukur berdasarkan objek yang ada, baik objek pendapatan maupun objek belanja daerah," kata Nelson.

Beberapa tahapan, lanjut dia, telah dilakukan sebelum sampai pada rancangan APBD Perubahan sebagaimana ketentuan yang berlaku maka pemerintah Kabupaten Gorontalo sebelumnya telah melakukan revisi rencana kerja (RKPD) diikuti dengan penandatangan nota kesepahaman kebijakan umum APBD Perubahan (KUA) dan priritas plafon anggaran (PPA) Perubahan 2018.

Dengan demikian, Nelson sampaikan, seluruh tahapan terkait RAPDP perubahan 2018 Kabupaten Gorontalo telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nelson menyebutkan, tehadap beberapa kondisi yang dimungkinkan oleh ketentuan yang ada sebagai dasar dilakukannya perubahan APBD, maka asumsi atau faktor pendorong yang menyebabkan dilakukannya revisi APBD 2018 Kabupaten Gorontalo diantaranya, pelampauan pendapatan daerah khususunya pendapatan asli daerah, pelampauan belanja daerah, pergeseran anggaran belanja antara program, kegiatan dan jenis belanja, pemanfataan silpa serta penyusunan anggaran dana desa sesuai peraturan menteri keuangan RI nomor 226/PMK.07/2017,

"Beberapa kondisi inilah yang mendasari kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan revisi rencana kerja,kebijakan umum, prioritas anggaran sampai dengan rancangan anggaran daerah 2018," sebutnya.

Dalam usulan ranperda APBD Perubahan, Nelson melanjutkan, pihaknya mengulas gambaran umum struktur anggaran perubahan 2018 sebagai berikut, pendapatan daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.1.401.594.498.550,-, pada perubahan ini mengalami peningkatan sebesar Rp.84.868.468.373,- atau naik menjadi Rp.1,486458,96.923. Selanjutnya pendapatan asli daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp.119,782.753.432,-, meningkat menjadi Rp.199.301.061,896,-atau kenaikan sebesar Rp.79.518.308.464,-.

Dana perimbangan yang semula dianggarkan Rp.1.027.053.030.000,-, pada rangcangan ini tidak mengalami perubahan. Lain-lain pendapat daerah yang sah semula dianggarkan sebesar Rp.254.758.715.118 ,-, pada perubahan ini naik menjadi Rp.260,104.875.072 atau dengan kenaikan sebesar Rp.5.346.159.909,-

Nelson memaparkan, belanja daerah yang semula sebesar Rp1.393.594.498.550 pada perubahan ini mengalami kenaikan sebesar Rp174 639.818.367,90,- sehingga menjadi Rp1.568.234.316.917,90,-. disamping itu, belanja tidak langsung yang sebelumnya diestimasi sebesar Rp756.312.486,062,-, pada perubahan ini naik menjadi Rp.800.455.170.209,30 atau bertambah Rp 44.142.684. 174,-

Sedangkan belanja langsung yang sebelumnya disestimasi sebesar Rp.637.282.012.488,-, pada perubahan ini naik sebesar Rp.130,497.134.220,60, sehingga pada peribahyan ini menjadi Rp767.779,146,708,60 dan angka ini terdiri dari belanja pegawai Rp74.712.536.534, belanja barang dan jasa Rp365.834.437.000,60 dan belanja modal Rp327.232.173.174,-

Nelson membeberkan, jumlah belanja daerah yang lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan daerah menyebabkan terjadinya defisit sebesar Rp81.775.349.994,90, yang ditanggulangi melalui silpa tahun 2017 sebesar 89.955.349.994,90.

Untuk selanjutnya selisih lebih pemanfaatan silpa sebesar Rp.8.180.000.000,-dialokasikan sebagai penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

"Perlu kami informasikan bahwa penyertaan modal kepda PDAM, sedianya akan kembali diterima pada kas daerah setelah rampungnya seluruh penyambungan pipa air bersih oleh PDAM,melalui pendapatan hibah dari pemerintah," tutup Nelson.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 06 September 2018         Dibaca:  144 Kali

Back to Top