Provinsi Kepulauan Riau Ditetapkan Sebagai Pilot Project “SiMolek” Kemendagri

Diterbitkan pada Kamis, 26 Juli 2018   Dibaca : 8741  Kali

     

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Sumule Tumbo memberikan Plakat Pilot Project SiMolek Kemendagri kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah.

 

BATAM – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri berkomitmen meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada tahapan pertanggungjawaban melalui implementasi Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Sumule Tumbo memenuhi undangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain Sistem Monitoring Elektronik Keuangan (SiMolek) kepada Pemerintah Provinsi Kepualuan Riau dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dikepalai Andri Rizal Siregar bertempat di Hotel Harmoni One Batam (11/07).

Sekarang sudah era digital, dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, diperlukan sarana komunikasi sebagai tools yang mampu menghubungkan antara kemendagri dan pemerintah daerah”, ujar Sumule.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah membangun media komunikasi dengan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Sistem Monitoring Elektronik Keuangan (SiMolek).

SiMolek ini berbasis daring yang terpusat di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah daerah tidak perlu melakukan instalasi, hanya melakukan unggah dokumen.

 

Tujuan utama implementasi SiMolek, yakni melakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik untuk memastikan setiap tahapan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

kita punya target agar seluruh pemerintah daerah menyusun dan menetapkan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu  ”, tegas Sumule.

Melalui SiMolek tersebut, dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik tahapan penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diberikan kewenangan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah disampaikan pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya hasil verifikasi provinsi terhadap kabupaten/kota secara otomatis terlaporkan pada dashboard Simolek secara Nasional.

Hasil Sistem Monitoring Evaluasi Elektronik Keuangan secara Nasional dilaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri sebagai masukan untuk menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Selain digunakan sebagai sarana komunikasi, SiMolek juga dapat digunakan sebagai media arsip  dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Diminta kepada pemerintah daerah untuk menugaskan satu orang pejabat/staf sebagai PIC”, ungkap Sumule.

Dalam implementasi SiMolek, diminta Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota untuk menugaskan satu orang Pejabat/staf sebagai  penghubung/Person in Charge (PIC). Penghubung/PIC pada pemerintah provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota diwilayahnya, juga sebagai PIC dalam menyampaikan dokumen tahapan penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan PIC Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas hanya menyampaikan dokumen tahapan penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada provinsi melalui SiMolek. .::Keuda

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 26 Juli 2018         Dibaca:  8741 Kali

Back to Top