Kemendagri Bertekad Mengawal Pemilu Bermartabat

Diterbitkan pada Rabu, 04 Juli 2018   Dibaca : 99  Kali

     

JAKARTA (otonomonews.net) - Sebentar lagi pesta demokrasi tingkat nasional bakal digelar pada 2019. Pemilihan umum merupakan instrumen penegakkan kedaulatan rakyat. Karena itu subtansi pemilihan umum harus dikawal dan dijaga. Sehingga pemilu yang digelar benar-benar menjadi pemilu yang bermartabat, dimana rakyat berdaulat menentukan pilihannya.

"Subtansi pemilu itu yang harus dikawal dan diwujudkan. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, pemilu juga adalah pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara," kata Menteri Dalam Negeri di acara Sespim Polri, di Jakarta, Selasa (3/7).

Pemilu atau pesta demokrasi, kata Tjahjo, dalam lanskap negara demokrasi yang penting dan strategis. Karena lewat pemilu, legitimasi pemerintah dibangun. Sederhananya pemilu adalah sarana membangun legitimasi. Pemilu juga adalah instrumen demokratis bagi  penguatan dan sirkulasi elit secara periodik. Lewat pemilu suksesi kemimpinan dilakukan. Tentunya pemilu yang digelar secara jujur, adil, bebas dan rahasia.

"Pemilu juga adalah sarana untuk menyediakan perwakilan dan alat pendidikan politik," katanya. Tjahjo menambahkan, menggelar pemilu yang demokratis tentu tak mudah. Membutuhkan peran penyelenggara yang independen dan mandiri. Karena itu, peran penyelenggara pemilu sangat strategis. Tapi, menurut Tjahjo, bicara pemilu, tak sekedar bicara tentang kerja penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP. Tapi ini kerja bersama, dimana di dalamnya ada unsur aktor pemilu, sistem pemilihan, manajemen dan pelaksanaan serta penegakan hukum. Semuanya saling terkait. Unsur-unsur inilah semuanya  punya peran yang saling mendukung  dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat. 

"Unsur pemilu mencakup aktor, sistem pemilihan, manajemen dan pelaksanaan dan penegakan hukum," ujarnya. Harapan rakyat, lanjut Tjahjo, setiap kontestasi politik yang digelar menjadi sebuah pesta demokrasi yang bermartabat, dan tak gampang mewujudkan itu. Tapi belum semua elemen punya komitmen dan tekad yang sama, pemilu yang k tak hanya wacana. Tapi bisa diwujudkan. Karena itu yang harus ditumbuh kembangkan dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat adalah rasa serta sikap saling menghormati. Kontestasi politik yang berlangsung pun harus tanpa paksaan dan diskriminasi. Apalagi intimidasi.

"Bermanfaat kedua belah pihak dan transparan akuntabel. Tidak menimbulkan ketergantungan, terencana dan terukur, serta memberikan kepastian hukum. Dan yang tidak kalah penting pemilu itu harus proporsional. Dilaksanakan secara  profesional, efektif dan efisien," ujarnya.

Tjahjo juga menekankan tentang prinsip prinsip pelaksanaan pemilu. Hal yang harus diperhatikan, pemilu yang digelar titik tekannya pada kejelasan tujuan dan hasil. Dan, dalam prosesnya ada sikap saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan. Pemilu juga mesti dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep pemilu dan  berpengalaman. 

"Sebagai kontestasi politik, pemilu harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Tahapan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien serta bersifat kelembagaan," urainya.(KDN)

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Rabu, 04 Juli 2018         Dibaca:  99 Kali

Back to Top