Risma 'Protes' APBD untuk THR PNS, Jokowi Beri Keputusan Final

Diterbitkan pada Kamis, 07 Juni 2018   Dibaca : 127  Kali

     

Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini keberatan atas kebijakan pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS daerah menggunakan dana dari APBD. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri polemik dengan memberi kepastian seluruh PNS dan aparatur negara akan menerima THR dengan pembayaran tepat waktu.

Kebijakan soal pemberian THR berawal dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 soal besaran THR kepada aparatur sipil negara (ASN) tahun 2018 yang besarannya sama dengan penghasilan pada bulan Mei ini. Untuk memenuhi amanat tersebut, Kemendagri lalu mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Aturan tersebutlah yang menjadi masalah bagi sejumlah daerah. Sebab ada yang belum menganggarkan soal THR dan Gaji ke 13 itu, termasuk Risma. "Kalau besar kan ya bebani (APBD), berat ya. Masak pakai APBD," ungkap Risma dikutip dari CNN TV, Selasa (5/6).

Risma menjelaskan mengapa aturan tersebut dianggap memberatkan. Menurutnya, Pemprov tidak bisa 'ujug-ujug' mengeluarkan uang tanpa ada alokasinya terlebih dahulu.

"Ya gimana, aku dapat uang dari mana. Kita kan tidak bisa tiba-tiba, semua kan terploting anggarannya dan semua harus persetujuan DPRD dan saat masukan ke DPRD ada rinciannya, gaji sekian. Kalau ada yang baru saya tidak berani," ujar Risma di sela-sela sidak di Jalan Kenari, Surabaya, Rabu (6/6).

Dia mengaku tidak bisa mendadak bisa mengalokasikan dan membagikan THR. Saat ini, menurut Risma, dia dan jajarannya sedang sedang melakukan pembahasan internal sebelum mengamini pemberian THR untuk PNS. Risma juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Kan tidak bisa mendadak. Kalau memang itu saya lihat lagi. Apalagi waktunya mendesak. Tidak memungkinkan kan kita waktu ajukan ke dewan (DPRD). Gaji sekian, tujuan apa, kalau alokasikan lebih-lebih itu salah manajemen keuangannya. Saya pun tidak mau kalau uang itu tidak terpakai," urai politikus PDIP tersebut.

Keluhan Risma itu ditanggapi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengeluarkan surat edaran terkait teknis THR PNS daerah yang harus memakai dana APBD. Meski satu naungan partai, Tjahjo mempertanyakan sikap Risma.

"Wong itu surat yang kami buat adalah permintaan daerah pada saat kami rakor kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia, bahwa semua nggak ada masalah kok," ucap Tjahjo, Rabu (6/6). "Saya kemarin ke Lampung, Lampung juga sudah menganggarkan kok. Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali nggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho," tambah dia. 

Sebenarnya bukan hanya Risma saja yang merasa kewalahan. Bahkan Pemprov DKI disebut harus jungkir balik menyiapkan anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) bagi PNS. Alasannya, awalnya THR untuk PNS tak dianggarkan dalam APBD.

"Pemprov DKI nggak keberatan sama sekali, itu bentuk cara keberpihakan. Walaupun Pak Sekda sampaikan ke saya kita harus jungkir balik nyiapin. Karena memang nggak dianggarkan, tapi kita senang. Permintaan Bapak Presiden, kita juga syukuri sebagai berbagi pada PNS," kata Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (5/6).

Tak hanya itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz memastikan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tidak akan menerima tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri tahun ini. Sebab kebijakan Jokowi itu disebut berbenturan dengan aturan perencanaan anggaran.

"Jadi bagi saya, cukup alasan, meskipun sudah ada perpres, dari Permendagri, atau edaran, tetapi dalam undang-undang perencanaan APBD itu, tidak dikenal yang namanya mendahului perencanaan, jadi ya ndak ada, ndak usah," ucap Abdul, Rabu (6/6). Perihal pembayaran THR itu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Ada yang membela Risma, ada pula pembela pemerintah dengan menyatakan daerah harus mematuhi kebijakan yang telah ditentukan pusat.

Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal polemik ini. Jokowi mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, saat ini seluruh daerah telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Dalam satu atau dua hari ke depan, penyaluran THR diharapkan sudah diselesaikan.

"Seluruh daerah (542 daerah) sudah menganggarkan. Sampai saat ini, sudah sekitar 380-an daerah yang menyalurkan THR. Ini tinggal proses penyelesaian saja. Ada yang mungkin sudah diberikan minggu yang lalu. Ada yang baru diberikan minggu ini. Jadi tinggal sehari-dua hari ini akan diselesaikan oleh pemerintah daerah," ujar Jokowi di Kabupaten Indramayu, Kamis (7/6).

Wapres Jusuf Kalla (JK) pun juga sudah bicara mengenai hal tersebut. Menurut dia, kebijakan THR PNS yang diambil dari APBD sudah dianggarkan oleh Kemenkeu. Untuk itu JK meminta seluruh Pemda menyiapkan dan menyalurkan anggaran THR bagi para PNS.

"Itu kan pegawai daerah, dan memang sudah sejak awal dijelaskan oleh menteri keuangan. Sejak awal sudah dianggarkan ke daerah jadi harus disiapin," tegas JK.

Kemenkeu menyatakan Pemda harus menyalurkan THR kepada para PNS sesuai aturan yang berlaku. Sebab bila tidak, hal tersebut akan menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Untuk memastikan penyaluran THR di daerah berjalan lancar, Menkeu Sri Mulyani menyebut pihaknya sudah mengontak seluruh Pemda yang ada di Indonesia.

"Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Mendagri dan dari direktorat jenderal perimbangan keuangan sudah melakukan inventarisasi kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten. kita telepon satu-satu kita cek satu-satu," kata Sri Mulyani.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 07 Juni 2018         Dibaca:  127 Kali

Back to Top