Dirjen Bina Keuangan Daerah Tanggapi Pernyataan Prof Ryaas Rasyid

Diterbitkan pada Senin, 04 Juni 2018   Dibaca : 85  Kali

     

JAKARTA (otonominews.net) - Surat Edaran yang diterbitkan Mendagri tanggal 30 Mei 2018 tentang THR (tunjangan hari raya) dan gaji ke 13 untuk PNS di daerah, terus menuai kontroversi. Bahkan pakar ilmu pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid menyebut, SE Mendagri itu bisa menjerat Kepala Daerah ke penjara dan menjadi tersangka korupsi Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri, Drs Syarifuddin MM pun kembali angkat bicara menjawab pernyataan Prof Ryaas Rasyid.

Kepada otonominews.net, siang ini, dia menjelaskan bahwa surat tersebut, adalah berupa Surat Mendagri, bukan Peraturan Menteri.

"Surat tersebut dikeluarkan untuk menjawab permintaan daerah pada saat Raker Keuda tanggal 24 Mei, karena banyak daerah yang salah menafsirkan implementasi PP 18/2018 dan PP 19/2018 sehingga besaran THR dan Gaji ke 13 lebih dari yang seharusnya," katanya.

Dia mengungkapkan, Surat Edaran yang diterbitkan Mendagri tanggal 30 Mei 2018 tentang THR (tunjangan hari raya) dan gaji ke 13 untuk PNS di daerah, itu kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.18 dan 19 Tahun 2018.

Dikatakannya, untuk tdak menimbulkan permasalahn di kemudian hari maka Kemdagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah  yang mempunyai fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah merasa perlu memberikan petunjuk bagaimana mengimplementasikan kedua PP tersebut. 

"Selanjutnya tanggal 26 Mei kami berkoordinasi dengan kementerian keuangan maka disepakati perlu ada surat Mendagri. Surat Menteri dimaksud juga dikeluarkan ketika ada kebijakan pemerintah untuk pemberian gaji ke 13, sama dengan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Dijelaskannya bahwa THR dan Gaji ke 13 merupakan Jenis Belanja Pegawai yang di dalam peraturan perundang-undangan masuk kategori "belanja mengikat" yang harus dianggarkan dalam jumlah yang cukup tanpa harus menunggu perubahan APBD karena termasuk belanja yang sifatnya mendesak, sejalan dengan Pasal 28 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. 

Sebagai implikasi belanja untuk keperluan mendesak tersebut, maka dalam peraturan Perundang-undangan dimungkinkan untuk melakukan perubahan pejabaran APBD mendahului perubahan perda tentang APBD.

"Untuk itu, bagi yang paham norma pengelolaan keuangan daerah, kami yakin tidak akan membuat pernyataan seperti pemberitaan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, Prof Ryaas menyebut, surat edaran Mendagri tertanggal 30 Mei 2018 itu bisa menimbulkan masalah baru. Banyak kepala daerah bisa masuk penjara karena terjerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prof Ryaas yang juga dikenal sebagai pakar Otonomi Daerah itu menyebutkan bahwa yang membuat keputusan ini mengancam kepala daerah adalah di dalam APBD 2018 tidak ada klausul anggaran yang dimasukkan untuk membayar THR dan gaji 13.

Menurut Prof Ryaas,  yang bisa menjerat kepala daerah ke penjara  adalah poin 6 dan 7 dalam surat edaran Mendagri tersebut.

Poin keenam dari surat edaran yang ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo itu menyebutkan bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji 13 dalam ABBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji 13 dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Lalu poin ketujuh, penyediaan anggaran THR dan gaji 13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan dengan cara merubah penjabaran APBD tahun 2018 tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2018 yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD dimaksud.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Senin, 04 Juni 2018         Dibaca:  85 Kali

Back to Top