Kemendagri Tunjuk Gusnan Mulyadi sebagai Plt Bupati Bengkulu Selatan

Diterbitkan pada Kamis, 17 Mei 2018   Dibaca : 28  Kali

     

JawaPos.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyatakan, pihaknya menunjuk Wakil Bupati Bengkulu Selatan (Wabup) Gusnan Mulyadi untuk menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt). Hal ini menyusul ditetapkannya Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

"Karena bupati terjaring OTT KPK, maka wakil bupatinya akan kami keluarkan SK (Surat Keputusan) untuk menjadi Plt," kata Sumarsono dalam keterangan tertulis, Kamis (17/5).

Menurut Soni, sapaan Sumarsono, pelayanan publik dan pemerintahan tidak boleh terganggu dengan adanya OTT tersebut. Oleh karena itu, Wabup menjadi Plt, hingga keputusan hukum tetap terhadap bupati.

"Penonaktifan (Bupati Bengkulu Selatan) nanti kami tunggu proses hukumnya," tegas Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan ini.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sebagai tersangka dugaan suap proyek di Bengkulu Selatan. Selain Dirwan, KPK juga menetapkan istri Dirwan, Hendrati, dan dua orang lainnya sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (16/5).

Adapun tersangka lain adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati, yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud.

Kemudian, KPK juga menetapkan Juhari sebagai tersangka. Ia adalah seorang kontraktor yang sudah biasa menjadi rekanan di Pemkab Bengkulu Selatan.

Dirwan, istrinya dan Nursilawati diduga menerima suap dari Juhari. Ketiganya diduga menerima suap sebesar Rp 98 juta. Uang tersebut diduga sebagai fee atas proyek di Pemkab Bengkulu Selatan yang akan dikerjakan oleh Juhari.

Atas perbuatannya sebagai pihak penerima, Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atas Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Juhari disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atas Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 17 Mei 2018         Dibaca:  28 Kali

Back to Top