KPK Sentuh Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Mojokerto

Diterbitkan pada Senin, 07 Mei 2018   Dibaca : 99  Kali

     

Mojokerto - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto turut diperiksa KPK. Pemeriksaan Ardi salah satunya terkait penggunaan dana desa tahun 2017 senilai Rp 236,5 miliar.

Ardi menjalani pemeriksaan di aula Wira Pratama Mapolresta Mojokerto, Jalan Bhayangkara sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Dia baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.41 WIB.

Dia turun dari lantai dua bersama Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto Susantoso.

"Saya hanya dimintai data nama-nama kades se Kabupaten Mojokerto," kata Ardi kepada wartawan sebelum meninggalkan Mapolresta Mojokerto, Senin (7/5/2018).

Selain menyerahkan data yang diminta penyidik KPK, Ardi mengaku sempat dimintai keterangan. Menurut dia, pertanyaan penyidik seputar tugas pokok dan fungsi dirinya selaku Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, serta penggunaan dana desa tahun 2017.

"Dana desa ditanyakan sedikit, sesuai saya menjabat tahun 2017. Dia (penyidik KPK) hanya tanya mekanisme, penganggaran dan pelaksanaannya bagaimana," ungkapnya.

Tahun 2017, tambah Ardi, pemerintah pusat mengucurkan dana desa Rp 236,5 miliar untuk 299 desa di Kabupaten Mojokerto. Rata-rata setiap desa menerima Rp 700-800 juta.

KPK mulai mengembangkan penyidikan ke kasus lainnya yang diduga menjerat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Selain menyentuh penggunaan dana desa, penyidik lembaga antirasuah juga meminta data mutasi pejabat sejak tahun 2010 dari Kepala BKPP Susantoso.

Susantoso tak menampik jika data mutasi pejabat tersebut bakal mengarah ke kasus jual beli jabatan selama Bupati MKP berkuasa. Hanya saja, sejauh ini KPK baru menetapkan Bupati MKP sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan tower telekomunikasi tahun 2015 serta gratifikasi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2015.

Dalam kasus suap pembangunan tower seluler, MKP diduga menerima uang Rp 2,7 miliar. Sementara dalam kasus gratifikasi proyek jalan, bupati dua periode ini menerima Rp 3,7 miliar. Kepala Dinas PUPR periode 2010-2015 Zaenal Abidin juga terlibat dalam kasus gratifikasi tersebut. 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Senin, 07 Mei 2018         Dibaca:  99 Kali

Back to Top