Pembahasan Raperda BUMD Tertunda

Diterbitkan pada Kamis, 03 Mei 2018   Dibaca : 106  Kali

     

PURWOKERTO-Kewenangan seorang bupati rupanya sangat penting. Meski saat ini, Kabupaten Banyumas dipimpin Plh Bupati, namun agenda pembahasan Raperda BUMD masih tertunda karena pihak DPRD Banyumas justru menanyakan kewenangan Plh. “Terkait Raperda pengelolaan BUMD terpaksa tidak bisa diputuskan bagaimana kelanjutannya. Ya itu, karena yang paling berwenang di eksekutif siapa. Apakah Plh, Plh saat paripurna juga tidak hadir. Ada juga yang ditunda selain pengelolaan BUMD, yaitu terkait Induk Pariwisata, ” kata Supangkat, Wakil Ketua DPRD Banyumas. Supangkat mengatakan, terjadi kegamangan di DPRD tentang wewenang Plh. Sebab bisa pula ditafsirkan Plh bupati tidak bisa memutuskan dan menandatangani hal-hal yang strategis. Kondisi ini, menurutnya mengakibatkan sejumlah agenda yang seharusnya sudah bisa diputuskan bersama, akhirnya tidak bisa dilakukan.
 

Supangkat mengatakan, DPRD secara kelembagaan sepakat, meminta agar Plt Gubernur dan Kemendagri untuk segera menunjuk pejabat bupati. Pemerintah provinsi dan pusat diminta serius, karena jika dibiarkan bisa mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Padahal sebelumnya, menurut Rahmat Imanda, anggota Komisi C dari partai Gerindra Raperda inisiatif ini mendapat respon positif dari eksekutif. “Iya mendapat respon dari eksekutif, jadi ini kami bahas lagi. Tadinya pengelolaan ada masukan untuk berubah ke pembinaan BUMD, ” kata dia. Menurutnya, Pansus Raperda terkait BUMD mendapat masukan pengelolaan BUMD setiap badan usaha memiliki pola dan pengelolaan berbeda. Saran tersebut akan dibahasakan kembali, karena Raperda dibuat pada intinya untuk meningkatkan pendapatan daerah di BUMD. “BUMD pengelolaanya berbeda beda. Untuk meningkatkan pendapatan BUMD maka ada kemungkinan yang difokuskan justru di pembinaannya, ” kata dia. Anggota Komisi C DPRD Banyumas, Nanung Astoto juga mengatakan raperda tersebut dimaksudkan untuk mendorong BUMD yang ada di Banyumas untuk lebih profesional lagi, baik dalam pengelolaan maupun pelayanan kepada masyarakat. Psalnya, hingga saat ini BUMD belum banyak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). “Semangat regulasi itu nantinya yakni agar BUMD bisa berkontribusi pada kenaikan PAD dan melayani masyarakat secara optimal. Sementara ini BUMD masih belum optimal. Meski sudah baik, namun sebenarnya bisa lebih ditingkatkan lagi kontribusinya, ” kata dia. Selain pengelolaan dan pembinaan BUMD, dalam regulasi tersebut juga akan diatur mengenai badan hukum BUMD, tata kelola BUMD, hingga tata cara rekruitmen SDM di masing-masing BUMD. Ia mengatakan, PDAM sampai saat ini masih belum dapat memenuhi target cakupan layanan kepada masyarakat. Cakupan layanan PDAM sejauh ini baru mencapai 30 persen, dari total target 36 persen di seluruh wilayah yang ada di Banyumas. BUMD seperti PT Banyumas Investama Jawa (BIJ) juga belum maksimal, meski sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Termasuk BUMD lain seperti Bank Jateng, BKK Purwokerto Selatan, dan BKK/BPR Purwokerto. “BIJ misalnya, sebenarnya sudah jalan, namun masih jauh dari harapan, dan belum bisa berkontribusi maksimal terhadap PAD. Jika ke depan pengelolaannya bisa lebih profesional, maka diharapkan bisa mencapai hasil yang lebih baik, ” kata Nanung. Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banyumas, Srie Yono mengatakan, sebenarnya pihak eksekutif juga gamang dengan posisi hanya diisi Plh bupati. Sebab untuk melangkah mengambil kebijakan-kebijakan strategis, seperti soal keuangan, kepegawaian dan regulasi yang terkait aturan hukum (penandatangan perda), ada rasa keraguan, takut salah. “Untuk perda yang bisa tanda tangan kan mestinya bupati difinitif atau pejabat bupati. Kalau yang tanda tangan Plh bupati, nanti bagaimana keahsahan hukumnya. Termasuk penggunaan stempel atasnama bupati, ” kata dia. Srie Yono mengatakan, belum melihat detail isi surat penunjukan dari plt gubernur tersebut. Penunjukan Plh bupati ke sekda oleh Plt gubernur, kata dia, sebab ada radiogram dari Mendagari. Berdasar radiogram tersebut yang kemudian dijadikan dasar oleh plt gubernur untuk menunjuk Plh bupati Banyumas.

 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 03 Mei 2018         Dibaca:  106 Kali

Back to Top