Wali Kota Malang, Kepala Daerah ke-87 yang Jadi Tersangka KPK

Diterbitkan pada Kamis, 22 Maret 2018   Dibaca : 238  Kali

     

Jakarta - Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton menambah panjang daftar tersangka KPK dari unsur kepala daerah. Dalam daftar itu, Anton menjadi tersangka yang ke-87 sepanjang sejarah berdirinya KPK.
Dalam daftar yang didapat detikcom dari KPK, sebelum Anton, ada nama Ahmad Hidayat Mus yang lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ahmad dijerat KPK karena diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010.
Sedangkan dalam pilkada serentak 2018 ini, Ahmad mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara. Daftar itu memang memuat para tersangka yang saat melakukan perbuatan korupsi berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, nama Ya'qud Ananda Gudban yang merupakan calon Wali Kota Malang tidak masuk dalam daftar itu.

Sedangkan, Anton yang juga calon Wali Kota Malang menjadi urutan ke-87 karena perbuatan korupsi yang disangkakan padanya berkaitan dengan jabatan terdahulunya yaitu Wali Kota Malang periode 2013-2018. Sementara itu, Ya'qud dijerat KPK dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
Nama Anton dan Ya'qud baru diumumkan KPK sebagai tersangka pada Rabu (21/3) kemarin. Keduanya ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama 17 orang lainnya yang seluruhnya adalah anggota DPRD Kota Malang.
Perkara yang menjerat mereka berawal dari jeratan KPK terhadap Ketua DPRD Malang 2014-2019 M Arief Wicaksono dan Kadis Pekerjaan Umum Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono. Keduanya saat ini telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.
"Kasus ini juga menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.
KPK menyebut Anton memberikan suap Rp 700 juta kepada Arief melalui Jarot. Setelah itu, Arief disebut membagikan Rp 600 juta kepada para anggota DPRD Malang.

Kembali soal daftar panjang kepala daerah yang jadi tersangka KPK. Sejak lembaga antirasuah itu berdiri pada tahun 2002, unsur kepala daerah yang dijerat KPK lengkap dari Aceh sampai Papua. Anton pun menambah jumlah tersangka dari Jawa Timur yang tadinya 7 orang menjadi 8 orang.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pernah menyampaikan para kepala daerah yang dijerat KPK sebagian besar terkait suap. Selain itu, lanjut Febri, ada pula yang tersangkut penerimaan fee proyek hingga pungutan liar dari puskesmas.
"Kalau dilihat dari karakter korupsi dan efeknya ke masyarakat daerah, korupsi yang dilakukan kepala daerah ini perlu diperhatikan secara serius oleh seluruh instansi yang berwenang," kata Febri.
"Ke depan penindakan akan terus diperkuat dan secara seimbang upaya pencegahan juga dilakukan. KPK sudah bertemu juga beberapa kali dengan Mendagri untuk menghadapi fenomena ini. Semoga dapat menghasilkan hal yang positif," imbuh Febri.

Berikut daftarnya berdasarkan wilayah (baik gubernur, wali kota, atau bupati):
- Aceh 2 orang
- Sumatera Utara 9 orang
- Riau 5 orang
- Kepulauan Riau 2 orang
- Jambi 1 orang
- Bengkulu 2 orang
- Sumatera Selatan 6 orang
- Lampung 1 orang
- Jawa Barat 12 orang
- Jawa Tengah 6 orang
- Jawa Timur 8 orang
- Kalimantan Selatan 1 orang
- Kalimantan Tengah 1 orang
- Kalimantan Timur 6 orang
- Sulawesi Selatan 2 orang
- Sulawesi Tengah 1 orang
- Sulawesi Tenggara 4 orang
- Sulawesi Utara 5 orang
- Maluku Utara 3 orang
- Nusa Tenggara Barat 3 orang
- Nusa Tenggara Timur 2 orang
- Papua 5 orang 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 22 Maret 2018         Dibaca:  238 Kali

Back to Top