Sembilan Daerah belum Terima Dana Desa

Diterbitkan pada Jumat, 02 Maret 2018   Dibaca : 134  Kali

     

PEMERINTAH mulai mengucurkan dana desa 2018 tahap I pada awal Februari lalu. Namun, di sejumlah daerah, sampai kemarin, jumlah desa yang sudah mendapat transferan masih minim.

Di Sumatra Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat dana baru terkucur di lima kabupaten dan kota, dari total 14 daerah. Dari sekitar total Rp460 miliar jatah tahap I, dana yang disalurkan baru Rp163,83 miliar.

"Yang sudah mendapat penyaluran dana ialah desa-desa di Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Kota Prabumulih. Sebanyak 1.044 desa sudah menerima dana, dari total 2.852 desa di Sumatra Selatan," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatra Selatan, Sudarso, kemarin. Tahun ini, desa-desa di Sumatra Selatan mendapat kucuran dana desa total sebesar Rp2,3 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya Rp2,26 triliun. Pola penyaluran dana itu dibagi menjadi tiga tahap, dengan skema 20%:40%:40%.

"Kami meminta agar bupati dan wali kota segera menyelesaikan peraturan yang dibutuhkan tersebut sehingga dana desa tahap I ini dapat segera dicairkan. Batas waktunya hingga akhir Juli, jika masih belum ada juga aturan kepala daerah, dana tidak bisa disalurkan," lanjut Sudarso.

Di Sumatra Barat, dana desa tahap I baru disalurkan ke lima kabupaten dan kota. Sembilan daerah lainnya belum mendapat kucuran.

"Yang sudah mendapat kucuran ialah Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, dan Sawahlunto. Belum cairnya dana desa di daerah lain karena ada perubahan jumlah alokasi dana desa untuk Mentawai dan Tanah Datar," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumatra Barat Syafrizal.

Berdasarkan jadwal saat ini kegiatan berbasis dana desa 2018 seharusnya sudah dimulai agar serapan anggaran bisa dilaksanakan sejak awal tahun. Dana desa 2018 yang disalurkan ke Sumatra Barat mencapai Rp790 miliar, untuk 928 desa di 14 kabupaten/kota.

Sementara itu, akibat alokasi dana desa untuk Banyumas, Jawa Tengah, turun, penghasilan tetap perangkat desa juga ikut merosot. Hal itu terjadi karena dana alokasi umum mengalami penurunan.

"Sesuai aturan, penghasilan tetap untuk perangkat desa diambilkan maksimal 10% dari penerimaan ADD. Perangkat desa terdampak ialah mereka yang mengurus desa dengan penerimaan ADD di bawah Rp500 juta," ujar Kabag Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Banyumas, Djoko Setiono.

Sekretaris Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Banyumas Agus Listia menambahkan, penurunan penghasilan kepala desa dan perangkat desa di Banyumas total mencapai Rp6 miliar. "Dana ADD turun karena ada pembiayaan untuk pemilihan bupati."

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Jumat, 02 Maret 2018         Dibaca:  134 Kali

Back to Top