BUMD dan Pemkab Bogor Kesulitan Kelola Potensi Wisata Alam

Diterbitkan pada Kamis, 08 Februari 2018   Dibaca : 481  Kali

     

Tingginya minat masyarakat terhadap objek wisata alam di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum sepenuhnya ditangkap serius oleh Pemkab Bogor sebagai sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Terbukti, berdasarkan data PT Sayaga Wisata, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, terdapat 75 objek wisata potensial yang bisa dimanfaatkan sebagai ladang untuk meningkatkan PAD. Namun, dari puluhan objek wisata alam tersebut nyaris tak ada satu pun yang status pengelolaannya milik Pemkab Bogor. Bahkan, PT Sayaga Wisata yang berdiri sejak 2014 baru mampu mengelola satu objek wisata saja, yakni Pemandian Air Panas Ciseeng. 

Direktur Utama PT Sayaga Wisata Kabupaten Bogor Supriadi Jufri mengungkapkan, proses peralihannya cukup rumit dan membutuhkan waktu satu tahun. Selain itu juga harus berhadapan dengan masyarakat, adanya pihak swasta yang sudah mengelola lebih dulu, dan biaya proses peralihannya menghabiskan biaya cukup besar. 

“Sekitar 75 objek wisata alam yang ada di Kabupaten Bogor hingga saat ini status tanahnya beragam. Tapi, sebagian besar milik pemerintah pusat, karena umumnya wisata alam air terjun dan panorama itu terletak di area Perhutani, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN),” kata Supriadi. 

Dia mencontohkan saat ini yang ramai dikunjungi orang di kawasan Puncak adalah objek wisata alam Telaga Warna. Daerah itu berada di area TNGGP. Begitu pula dengan sejumlah air terjun yang ada di Puncak seperti Cilember, Curug Tujuh, dan Kampung Awan Megamendung, itu milik Perhutani. 

“Begitu pula dengan lebih dari 10 objek wisata di kawasan wisata Gunung Salak Endah (GSE), itu berada di area Balai Besar TNGHS. Tapi, secara bertahap kami berupaya untuk bisa mengelola objek wisata potensial yang ada di GSE. Dari 10 yang memungkinkan, ada dua objek wisata yang bakal kami kelola bekerja sama dengan TNGHS,” ujarnya. 

Pihaknya berdalih alasan BUMD PT Sayaga Wisata yang sudah hampir tiga tahun berdiri belum juga sanggup mengambil alih sejumlah objek wisata di Kabupaten Bogor, selain karena aspek sosial, juga alasan sejarah didirikannya. 

“BUMD ini sebelum didirikan, sudah ada dua bisnis. Bisnis utamanya, yakni hotel dan perjalanan jasa wisata. Itu sebelum ada direksi. Meski hotel saat ini masih dalam proses dan baru jalan adalah bisnis tour and travel . Namun, dengan dikelolanya pemandian air panas tentunya menjadi sebuah kemajuan juga bagi kita,” ungkapnya. 

Maka dari itu, lanjut dia, berdasarkan aturan, perusahaan BUMD itu rencana pendiriannya harus jelas rencana bisnisnya. Saat ini rencana bisnis PT Sayaga Wisata sendiri hanya dua, yakni hotel dan perjalanan wisata.

“Kebutuhan uangnya berapa? Enggak bisa secara tibatiba berdiri, ini duitnya untuk berdiri. Makanya, rencana bisnis Sayaga Wisata itu hotel dan perjalanan wisata,” katanya. 

Setelah didirikan kemudian diisi oleh direksi, pihaknya langsung mengusulkan pengembangan di luar dua rencana bisnis tadi, yakni meminta mengelola Curug Bidadari di kawasan Sentul dan Gunung Pancar, Babakanmadang; sejumlah air terjun di GSE, Pamijahan; wisata alam Riung Gunung, Puncak, Cisarua; dan Situ Cikaret, Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Hanya dari beberapa tempat ini, kami direkomendasikan yang lebih rasional dan memungkinkan, yakni Situ Cikaret, GSE, dan Riung Gunung. Karena, kalau pemandian air panas Gunung Pancar ini kepemilikannya pribadi, bukan pemerintah. Bahkan, konon masih ada sengketa antara beberapa pihak dan perorangan warga dengan Perhutani,” tuturnya. 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 08 Februari 2018         Dibaca:  481 Kali

Back to Top