Pemerintah akan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Papua

Diterbitkan pada Rabu, 31 Januari 2018   Dibaca : 371  Kali

     

Pemerintah masih menunggu sikap dana otonomi khusus dalam mengurangi ketimpangan.

Adapun, dana otonomi khusus diperuntukkan untuk daerah Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Khusus untuk Papua, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah akan meriview terkait dengan pamanfaatannya, dalam hal ini digunakan untuk kepentingan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, dan kesehatan. 

Pemerintah akan mengevaluasi dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat. Fokus evaluasi ini adalah pemanfaatan dana tersebut untuk pendidikan dan kesehatan.

 

Selain itu, akan dikaji pula tambahan biaya infrastruktur dalam dana otsus.

"Jadi kita lihat secara komprehensif, ini biasa evaluasi dana otsus Papua dan Papua Barat termasuk tambahan dana untuk infrastrukturnya. Kita juga lihat secara holistiknya," kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Dana otsus yang dialokasikan ini, kata Mardiasmo sudah, dimasukkan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Papua. Jika dana otsus tidak dimanfaatkan efektif, maka pemerintah akan membahasnya dengan DPR. 

Ini mengacu pada gizi buruk dan wabah campak yang menyerang suku Asmat di Papua.

"Kalau misalnya diapnggil dengan DPR, ditanyakan kinerja, output apa, outcome seperti apa, kan ini harus dilakukan. kalau sampai pemotongan ini harus dibicarakan dengan DPR, karena ini masuk hak APBN. Dana transfer ke daerah," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan telah berkoordinasi dengan KSP (Kantor Staf Presiden), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk mengirimkan bibit tanaman pangan yang bisa dimanfaatkan oleb penduduk suku Asmat.

"Contoh sagu, sebenarnya ada beberapa kabupaten di Papua kami sudah kirimkan bibit sesuai dengan keunggulan daerah itu. Contoh sagu kemarin, ada hortikultura di Marauke, ada lagi satu yang daerah puncak itu saya lupa. Ini sudah dimulai tahun kemarin," kata Amran.

"Nanti yang di Asmat ini,ini sudah koordinasi dengan Mensos dan KSP, kita sinergi saya bilang oke, usul ke saya, saya siapkan," tambah dia.

Dia bilang, Kementerian Pertanian siap untuk menyalurkan bantuan pangan dengan jumlah sesuai permintaan dari pemerintah daerah Papua.

"Berapa yang diminta bupatinya, kami siapkan, anggaran tidak masalah. Pokoknya berapa yang dibutuhkan bibit hortikultura, perkebunan ok, jagung itu panen cepat, panen 3 bulan, sayur-sayuran panen 3 bulan, cara bertaninya kita ubah dulu untuk tidak berpindah-pindah, sekarang kita ajarkan satu tempat," tutup Amran.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Rabu, 31 Januari 2018         Dibaca:  371 Kali

Back to Top