KEMENDAGRI DORONG PEMDA FOKUS MENGGUNAKAN APBD SESUAI PRIORITAS DAERAH

Diterbitkan pada Senin, 04 Desember 2017   Dibaca : 515  Kali

     

PALANGKARAYA – Sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan daerah memberikan implikasi perlunya penataan dan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan selama ini di daerah. Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Drs. Syarifuddin MM dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah 2017 Regional II bersama Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dengan tema Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2017 dan Persiapan Pengelolaan Keuangan TA 2018 di Hotel Aquarius Boutique Palangkarya 4 Desember 2017.

Dinamika pengelolaan keuangan daerah di tahun 2017 menjadi catatan penting buat kita semuanya dalam mempersiapkan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2018 yang sudah dalam hitungan hari”, ungkap Syarifuddin di Palangka Raya (4/12).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  Terhadap pemberian otonomi yang luas tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Masih terjadi di banyak daerah bahwa dalam penganggaran belum mampu melihat mana yang prioritas bagi kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”, ujarnya.

 

Ditekankan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya pembiayaan yang cukup untuk membiayai program-program prioritas daerah. Melalui dana perimbangan yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah, dalam pengelolaannya selama ini masih terdapatnya permasalahan baik dari sisi perencanaannya sampai dengan  pertanggungjawabannya. Hal ini disebabkan karena masih adanya kelemahan dalam pemahaman regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya konsistensi dalam menerapkan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Masih banyak di republik ini yang perlu kita tata dalam penggunaan dana tranfer, untuk itu saat ini bertepatan juga telah dilakukan proses perubahan pengganti UU 33 tentang perimbangan keuangan”, ucapnya.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pinjaman Daerah merupakan bagian dari Pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah.

Pada kesempatan yang sama ditegaskan juga bahwa sesuai Amanat Presiden Jokowi agar dalam mengelola APBD harus fokus sesuai prioritas yang telah dijanjikan oleh kepada daerah kepada masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi geografis pada wilayah masing-masing daerah. Ditjen Bina Keunagan Daerah akan melalukan evaluasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran guna mendukung prioritas yang telah ditentukan.

praktek tahun-tahun yang lalu biasanya APBD itu sekedar pemerataan untuk SKPD, sekarang tidak bisa lagi”, tandasnya.

Peserta daerah yang mengikuti acara raker ini adalah Inspektur, BPKAD, Sekwan, Kabid Anggaran, Kabid Akuntansi pada Provinsi, Kabupaten/Kota Kalbar, Kaltim, kalteng, Kaltara, Kalsel, Sumut, Riau, Aceh, Kepri, Bengkulu, Babel, Jambi, Jatim, DI Yogyakarta, Lampung, Sumsel, Sumbar. Keuda::.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Senin, 04 Desember 2017         Dibaca:  515 Kali

Back to Top