Sosialisasi Regulasi Mengenai Pinjaman Daerah

Diterbitkan pada Jumat, 10 November 2017   Dibaca : 597  Kali

     

JAKARTA – Masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pinjaman daerah, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menggelar acara Sosialisasi Regulasi Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah di Hotel A One Kebon Sirih Jakarta Pusat (10/11).

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah menegaskan pemerintah daerah perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam melakukan pinjaman daerah.

ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pemda, diutamakan untuk belanja modal,  menjadi alternatif terakhir sumber pembiayaan daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah”, ungkap beliau.

Beberapa Pemerintah Daerah yang telah melakukan pinjaman daerah tidak/belum memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan Pasal 59 PP 30 tahun 2011, yaitu  tidak  menyampaikan  laporan  posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam TA berjalan.

dari data kami, terdapat beberapa pemda yang belum memenuhi kewajiban sesuai amanat PP 30 Tahun 2011”, tambahnya.

Pinjaman daerah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan PP No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

Dalam UU No 23 Tahun dinyatakan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Dan berdasarkan kedua PP tersebut butir 1, peran Kementerian Dalam Negeri adalah institusi yang memberikan pertimbangan terhadap rencana pinjaman daerah.

Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar pemerintah daerah mengusahakan tidak melakukan Pinjaman Daerah, karena akan membebani APBD untuk tahun Anggaran berikutnya dengan mengoptimalkan SiLPA serta penggunaan belanja APBD diharapkan untuk mendukung penuh program kegiatan yang bersifat prioritas dan mengutamakan belanja modal. Keuda::.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Jumat, 10 November 2017         Dibaca:  597 Kali

Back to Top