Bimbingan Teknis Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Daerah Tertinggal

Diterbitkan pada Selasa, 10 Oktober 2017   Dibaca : 75  Kali

     

Plt. Direktur Pendapatan Daerah Drs. Arsan Latif, M.Si memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Bimbingan Teknis Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Daerah Tertinggal

 

JAKARTA – Guna peningkatan kualitas penyelenggaraan daerah secara khusus bagi kabupaten yang masuk dalam daftar daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada daerah tertinggal, bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta. (10/10)

Mewakili Dirjen Bina Keuangan Daerah, Plt. Direktur Pendapatan Daerah Drs. Arsan Latif, M.Si memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi.

Dalam sambutannya beliau mengharapkan melalui acara Bimtek ini dapat menambah informasi dalam peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah pada daerah tertinggal,

perlunya secara terus menerus dilakukan peningkatan kemampuan aparatur bidang pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah”, ungkap beliau.

Ditekankan bahwa sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memperbaiki 4 hal, yaitu menyempurnakan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah (local taxing empowerment), menyempurnakan sistem pengawasan, dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Disinggung juga terkait pemberian insentif PPJ, melaui surat Dirjen Bina Keuda Nomor 975/2594/keuda tanggal 11 Juli 2017 perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota, disampaikan bahwa Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dapat dianggarkan dan dibayarkan atas beban APBD kepada Instansi Pemerintah Daerah yang melakukan Pemungutan Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan, saat ini Pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

melalui kegiatan ini diharapkan dapat untuk menggali dan membahas secara mendalam potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kiranya dapat dijadikan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, ujarnya.

Peserta yang mengikuti acara Bimbingan Teknis ini berasal dari perwakilan Badan Pendapatan Daerah/BPKD/BPKAD kabupaten daerah tertinggal. Keuda::.

 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Selasa, 10 Oktober 2017         Dibaca:  75 Kali

Back to Top