Presiden Ajak Masyarakat Awasi Dana Desa

Diterbitkan pada Selasa, 10 Oktober 2017   Dibaca : 23  Kali

     

DANA desa diharapkan ikut mendorong pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat ekonomi desa serta mempercepat pemerataan ekonomi. Presiden Joko Widodo meminta dana itu dipakai secara cermat dan efektif.

Ia meminta masyarakat terlibat mengawasi pengucuran dana desa. Ada 900 desa yang mendapatkan pengaduan terkait dengan pengelolaan dana desa. Jokowi tidak ingin niat mulia dana desa dikotori dengan praktik korupsi.

“Sampai tahun ini ada kurang lebih ada 900 desa yang punya masalah. Hati-hati kepala desanya ketangkep karena selewengkan dana desa. Tidak hanya aparat, yang paling penting masyarakat harus ikut awasi agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat,” tandasnya di hadapan kepala desa dan masyarakat tani se-Banten di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, kemarin.

Pemerintah mulai 2015 mengalokasikan dana bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Nilainya meningkat bertahap, dari Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp60 triliun pada tahun ini dan Rp120 triliun pada 2018.
Dengan peningkatan alokasi itu, anggaran yang dikelola pemerintah desa bertambah dari semula di bawah Rp200 juta kini mencapai Rp800 juta. “Kira-kira Rp300 juta tahun pertama, tahun kedua Rp600 juta, tahun ketiga Rp800 juta. Satu desa, lo, ini. Hati-hati dapat uang segitu gedenya,” ujar Presiden mengingatkan.

Jika dana desa tidak mampu menyejahterakan desa, tandas Presiden, pasti ada yang salah, baik karena dikorupsi maupun salah kelola. Agar membawa manfaat maksimal, dana tersebut mesti berputar di desa saja.
Jokowi memberi contoh, bila ingin membangun embung, gunakan 100% dana untuk membeli bahan material dari desa itu. Pemanfaatan tenaga kerja juga harus melibatkan warga desa setempat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menambahkan dana desa yang dikucurkan perlu dimanfaatkan untuk membangun kekuatan ekonomi desa dengan sistem gugus. Pembentukan badan usaha milik desa (BUM-Des) dapat menjadi model bisnis. ”Desa diharapkan dapat memiliki pendapatan sendiri.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Selasa, 10 Oktober 2017         Dibaca:  23 Kali

Back to Top