Kemendagri Kuatkan Inspektorat Cegah Praktik Korupsi

Diterbitkan pada Senin, 09 Oktober 2017   Dibaca : 81  Kali

     

KEMENTERIAN Dalam Negeri memberikan penguatan kepada satuan pengawas internal, yakni inspektorat untuk dapat melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan praktik pungutan liar dan korupsi.

“Penguatan ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik dugaan korupsi dan pungutan liar,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Inspektorat Jenderal Kemendagri juga memiliki kekuatan untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Namun, sampai saat ini belum ada oknum yang ditindak, baik dalam kasus pungutan liar maupun dugaan korupsi.

Padahal, Inspektur Jenderal Kemendagri ialah Wakil Ketua Saber Pungli. “Apakah pegawai di lingkung­an Kemendagri bersih semua atau mungkin segan dengan koleganya,” katanya.

Tjahjo mengatakan di pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, inspektorat di daerahnya juga diberikan penguatan untuk melakukan pencegahan dan penindakan.

Tjahjo memperkirakan tidak adanya penindakan karena inspektur daerah, pangkat, dan golongannya masih di bawah sekretaris daerah, sehingga ada rasa segan. “Apalagi jika inspektur daerah mau menindak kepala daerah, tentunya segan,” ujarnya.

Untuk mencegah korupsi itu pula, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan pemerintahan elektronik (e-govt) untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang lincah, efektif, dan efisien.

“Penggunaan sistem elektronik akan mengubah segalanya sehingga lebih efekfif dan efisien,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Menteri mengatakan melalui sistem tersebut dipastikan akan mengubah budaya kerja. Sebab kini monitoring terhadap kinerja pegawai lebih efektif. “Namanya pegawai tidak bisa lagi kucing-kucingan, kinerja bisa dimonitor secara detail.’’

Selain itu, e-govt juga memberikan penghematan anggaran karena surat-menyurat menjadi lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Asman mengatakan sistem e-govt yang tengah digunakan oleh kementeriannya itu bersifat terbuka agar bisa direplikasi oleh kementerian/lembaga dan pemda daerah.

Diharapkan peluncuran itu juga menginspirasi kementerian/lembaga dan pemda dalam melaksanakan e-govt

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Senin, 09 Oktober 2017         Dibaca:  81 Kali

Back to Top