Kemendagri Terus Pantau Perkembangan NPHD Pilkada Serentak 2018

Diterbitkan pada Kamis, 07 September 2017   Dibaca : 54  Kali

     

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau perkembangan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPDH) untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018. Keterlambatan penandatangan dinilai tak mengganggu tahapan pelaksanaan pesta demokrasi memilih pemimpin daerah.

“Saya kira tidak mengganggu Pilkada. Kami terus memantau dan koordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mengenai daerah mana saja yang belum cair, mana yang masih ada hambatan, mana saja yang belum ada satu persen pun,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kemdagri, Jakarta, Senin (4/9).

Dia dapat memahami apabila masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum mengucurkan anggaran Pilkada. Sebab, setiap pemda memiliki persoalan berbeda terkait dana Pilkada. Meski begitu, dia menegaskan, pihaknya tetap mendorong pemda secepatnya mencairkan dana.

Dia mengungkapkan, alokasi dana Pilkada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) cukup tercukupi. “Uang sudah ada tinggal cara pencairan. Menurut pengalaman (Pilkada Serentak) 2015 dan 2017 tidak ada yang tersendat. Ada yang terlambat, tapi semua aman, tinggal syaratnya bagaimana,” ungkapnya.

Menurutnya, beberapa pemda telah mencicil APBD untuk persiapan Pilkada. Pola seperti itu disebut selayaknya diterapkan oleh setiap pemda yang bakal melaksanakan Pilkada. “Saya kira daerah harus siapkan pola-pola. Selama lima tahun menjabat pak gubernur (atau para kepala daerah) mencicil APBD untuk Pilkada,” ucapnya. (BeritaSatu) n8   bn 

 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 07 September 2017         Dibaca:  54 Kali

Back to Top