DPD Minta Menteri Keuangan Agar Prioritaskan Daerah

Diterbitkan pada Kamis, 07 September 2017   Dibaca : 378  Kali

     

Komite IV dan tim anggaran Komite I, II, III DPD RI kembali membahas RUU APBN tahun anggaran 2018 dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa, “Saya harap untuk desa bisa dianggarkan dikisaran Rp70 juta-Rp100 juta akan diterima di 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari Ibu Menteri Keuangan tentang RAPBN 2018 hari ini," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2018 didasari oleh beberapa konteks ekonomi. "Pada 2018, diproyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan tumbuh 3,6%, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan di 3,9%," paparnya.

Negara ASEAN, lanjutnya, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh di atas 5%, dan investasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan tumbuh 6,3%.

Terkait dengan inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri Mulyani, faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. "Dengan RAPBN 2018, maka Presiden menentukan harga yang  diatur pemerintah seperti harga energi, listrik dan BBM yang tidak akan mengalami perubahan," ujarnya

Soal utang Indonesia yang dipermasalahkan beberapa pihak, Sri Mulyani mengatakan penambahan utang bisa dikendalikan. "Utang bisa kita kendalikan, beredar berita bahwa utang itu sepertinya masalah besar padahal bisa kita atasi. Namun pemerintah tetap merencanakan dengan hati-hati untuk membiayai hal-hal yang  prioritas," katanya

Dengan penerimaan perpajakan dari tax amnesty selesai, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah akan upayakan belanja pemerintah agar melakukan belanja strategis, seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.

Di 2018, asumsi makro yang  digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4%, inflasi sebesar 3,5%, dan nilai tukar Rp13.500 per dolar AS, dengan harga minyak USD48 per barel, maka fokus APBN adalah pada sisi belanja proiritas belanja untuk kurangi kemiskinan dan kesempatan kerja. 

Selain itu, pendapatan negara dari pajak, pabean cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus APBN selain menjaga pembiayaan agar terkendali.

Senator asal Sumatra Barat, Leonardy Harmainy menyampaikan aspirasi daerah karena banyak pengusaha UMKM yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. "Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan efaktur, kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat UMKM dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan untuk UMKM yang sering mengalami kendala," keluhnya.

Ia pun meminta agar dana desa yang tetap Rp60 triliun di 2018, tidak sampai telat. Pasalnya ada salah satu kabupaten yang telat menyalurkan dana desa. Ia juga meminta soal pendamping teknis dana desa yang relatif tidak ada, dimana kepala desa tidak punya pengalaman. 

Sementara senator dapil Lampung, Andi Surya, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bisa merata. "Mahasiswa di Indonesia berjumlah sekitar 7 jutaan, dimana sekitar 60% berasal dari swasta. Namun sesuai dengan uu sistem pendidikan nasional, sudah tidak adalagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, dimana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%," paparnya.

Menanggapi itu semua, Sri Mulyani menyampaikan bahwa akan mereformasi perpajakan. "Kita gunakan pajak untuk berikan insentif bagi dunia usaha untuk tingkatkan minat investasinya," katanya.

Ada beberapa poin penting yang ditegaskan Sri Mulyani, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018. 

Menyoroti sektor pendidikan, ada 19,7 juta jiwa akan dapat kartu indonesia pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa dan tunjangan profesi guru PNS, non PNS, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna. Menurut Sri Mulyani, kemampuan daerah itu didukung oleh sumber daya manusia yang baik

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 07 September 2017         Dibaca:  378 Kali

Back to Top