Serapan Anggaran 31 OPD Pemprov Jatim di Bawah 50 Persen

Diterbitkan pada Rabu, 06 September 2017   Dibaca : 61  Kali

     

Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Timur dikumpulkan Gubernur Soekarwo. Dari rapat evaluasi kinerja, ada 67 OPD yang 31 diantaranya serapan anggaran pada triwulan kedua di bawah 50 persen.

Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi mengatakan, penyerapan anggaran rata-rata dilakukan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung.

"Untuk belanja langsung masih banyak program yang dikerjakan pihak ketiga, dan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan," kata Sukardi usai menghadiri rapat evaluasi kinerja, yang dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, serta pimpinan OPD, di lantai 6 komplek kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (5/9/2017).

Sukardi menambahkan, ada juga yang masih terkendala pada penyusunan perencanaan dan pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada tahun anggaran sama.

"Sehingga proses pengadaan pada pekerjaan fisik mundur dan menunggu selesainya proses penyusunan perencanaan," tuturnya.

Selain pengadaan fisik bangunan dan alat kedokteran. Ada juga proses lelang yang sudah dilaksanakan, tapi pembayarannya masih menunggu uji fungsi serah terima barang.

"Jadi pada prinsipnya, semua program kerja sudah berjalan di masing-masing OPD," jelasnya.

Untuk menggenjot serapan anggaran, pada kegiatan triwulan IV dapat direalisasikan pada triwulan II, dengan melakukan perubahan P-APBD.

"Setiap bulan juga akan dilakukan pemantauan terhadap OPD yang realisasi serapan anggarannya masih kecil, dan nantinya gubernur akan memberikan surat teguran," tandasnya.

Di lingkungan Pemprov Jatim, ada 67 OPD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 OPD yang serapan anggarannya pada triwulan II ini masih di bawah 50 persen, yakni Rumah Sakit Kusta Kediri (49,75 persen), Dinas Kesehatan (48,78 persen), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (48,56 persen). 

Akademi Gizi Surabaya (47,95 persen), Biro Kesejahteraan Sosial (47,59 persen), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (47,55 persen), Biro Perekonomian (47,41 persen), Badan Pendidikan dan Pelatihan(47,23 persen), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (47,23 persen), Rumah sakit jiwa Menur Surabaya (47,13 persen).

Akademi Keperawatan Madiun (46,92 persen), RSU dr Soetomo Surabaya (46,82 persen), Biro Umum (46,59 persen), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (46,35 persen), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (45,06 persen), Dinas PU Sumberdaya Air (43,87 persen).

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (43,50 persen), RSU dr Soedono Madiun (43,42 persen), Bakorwil Malang (43,08 persen), Bakorwil Jember (43,07 persen), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (42,92 persen), Dinas Perhubungan (41,79 persen), Dinas Perkebunan (40,74 persen).

Badan Kepegawaian Daerah (38,04 persen), Dinas Kelautan dan Perikanan (37,63 persen), RS Mata Masyarakat Surabaya (36,33 persen), Dinas Lingkungan Hidup (35,20 persen), Biro Pembangunan (32,32 persen), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (29,43 persen), Dinas PU Bina Marga (29,36 persen), RSU Karsa Husada Batu (22,85 persen).

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Rabu, 06 September 2017         Dibaca:  61 Kali

Back to Top