Pemkab Malang Disengat Kasus Korupsi Rp 8 Miliar

Diterbitkan pada Selasa, 05 September 2017   Dibaca : 132  Kali

     

Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otda) Universitas Brawijaya Malang menemukan dugaan penyimpangan terhadap penggunaan APBD Kabupaten Malang tahun 2007, sebesar Rp 8 miliar lebih. Praktik penyimpangan anggaran ini terjadi dalam program tambahan penghasilan PNS di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).Staf PP Otoda Warkhatun Najidah menilai penggunaan dana sebesar Rp 8 miliar itu tidak bijak dan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang tata cara pelaporan keaungan. Ketentuan yang dilanggar antara lain, sebagai unit kerja yang baru terbentuk awal tahun 2007 lalu, BPKD tidak berhak mengusulkan program tambahan penghasilan PNS. \\\"Program tambahan penghasilan hanya dapat diusulkan oleh unit kerja yang terbentuk minimal setahun,\\\" jelasnya, di ruang kerjanya Jl Veteran Kota Malang, Kamis (5\/7\/2007).Selain itu, sesuai aturan yang berlaku program tambahan penghasilan PNS ini diajukan melalui analisa beban kerja dan persetujuan DPRD setempat. Terutama pada PNS yang memiliki keterampilan khusus dan resiko kerja tinggi, padahal pegawai BPKD yang merupakan peleburan dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan kas daerah ini tidak memiliki kriteria yang dimaksud. \\\"Pencairaan anggarannya juga bermasalah karena tidak menggunakan peraturan bupati dan hanya melalui kepala BPKD. Diperkirakan tambahan penghasilan yang diterima pegawai BPKD melebihi gaji yang diteriam setiap bulan,\\\" ujar Najidah.Dia menilai anggaran tambahan penghasilan BPKD tersebut jauh melebihi kewajaran, sebab dibandingkan dengan Dinas Pendidikan yang banyak melibatkan pegawai hanya menganggarkan tambahan penghasilan sebesar Rp 287 juta. Seharusnya, setiap anggaran harus mengacu pada kemampuan daerah dan azas kepatutan. \\\"Kita akan melakukan klarifikasi, anggaran dana ini harus dialihkan untuk kepentingan yang lain seperti program perlindungan anak yang tidak dianggarkan dalam APBD,\\\" jelasnya.Najidah menegaskan untuk tetap melakukan advokasi anggaran APBD Kabupaten Malang, agar penggunaan dana yang berasal dari dana publik ini disalurkan sesuai aturan dan kebutuhan daerah. \\\"Petugas penegak hukum harus melakukan tindakan, sebab penyimpangan anggaran ini bisa diartikan sebagai tindakan korupsi,\\\" terangnya.Kepala BPKD Kabupaten Malang Willem Petrus Salamena membantah, besar anggaran dalam program tambahan penghasilan PNS yang bekerja di unit kerja yang dipimpinnya sebesar Rp 8 miliar. \\\"Temuan PP Otoda itu tidak berdasar terlalu dibesar-besarkan,\\\" tuturnya.Penambahan penghasilan PNS ini, kata Willem, dilakukan agar para pegawai tidak melakukan penyelewengan dana seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dia mengaku pernah menemukan pelanggaran yang dilakukan pegawainya dengan cara menilep uang pajak. \\\"Program tambahan penghasilan kai harap bisa menghindarkan aksi pegawai yang ngemplang uang pajak,\\\" pungkasnya.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Selasa, 05 September 2017         Dibaca:  132 Kali

Back to Top