Pemprov Jabar Gagas Aplikasi Pengawas Keuangan Daerah

Diterbitkan pada Senin, 21 Agustus 2017   Dibaca : 83  Kali

     

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas aplikasi pemantau keuangan daerah yang dialokasikan dalam APBD tiap tahunnya. Aplikasi ini ditujukan untuk meningkatkan sistem pengawasan keuangan dari segi pendapatan dan belanja daerah secara terintegrasi dalam satu pemantauan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Pemprov ingin meningkatkan kualitas pengawasan keuangan daerah untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Dengan sistem ini sekitar 14 juta transaksi yang dilakukan di lingkungan Pemprov Jabar akan terpantau secara langsung.

"Ini merupakan inovasi dalam rangka perngawasan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Aktivitas belanja maupun pendapatan daerah bisa diawasi dan diakses secara real time oleh gubernur," kata Iwa, Jumat (21/7).

Iwa mengatakan integrasi sistem pendapatan dan belanja ini merupakan inovasi Pemprov di era sistem informasi. Selama ini di bidang pendapatan pelaporan hanya terkait pemasukan dari pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB.

"Nanti seluruh pendapatan akan diintegrasikan dalam satu aplikasi, ini langkah pertama,” ujarnya.

Setelah itu, katanya, sistem ini akan melakukan integrasi antara anggaran dan realisasi belanja setiap saat. Sehingga bisa mengetahui berapa jumlah belanja, sisa anggaran dengan realisasi terakhir yang terus terbarui.

Ia mengatakan saat ini informasi keuangan baru diketahui setiap akhir sore atau akhir pekan. Nanti integrasi bisa diketahui setiap saat seperti perusahaan swasta atau perbankan bersamaan dengan transaksi yang dilakukan.

Iwa memastikan inovasi sistem ini diharapkan manajemen keuangan Pemprov Jabar meniru perbankan meski diakui hal tersebut cukup komplek. Namun mengingat keuntungannya cukup signifikan juga mendorong transparansi maka aplikasi ini akan diwujudkan dan didukung oleh anggaran. 

Setelah kedua sektor ini terintegrasi, Iwa memastikan pada 2018 keduanya akan digabung dalam satu sistem aplikasi. Sehingga saldo, penerimaan, berapa realisasi belanja itu setiap saat bisa diketahui oleh pimpinan lewat telepon selulernya.

“Jadi nanti bisa dimonitor dari handphone oleh gubernur. Kinerja keuangan Dinas akan terpantau setiap saat, setiap detik,” ucapnya.

Iwa menyatakan, sistem ini akan berjalan efektif di tahun depan. Saat ini, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Sistem Integrasi pendapatan dan belanja yang bekerjasama dengan Bank Bjb itu akan diujicobakan pada September 2017 ini.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Senin, 21 Agustus 2017         Dibaca:  83 Kali

Back to Top