Pemkab Merauke Butuh Investor Untuk Bangun Wilayahnya

Diterbitkan pada Jumat, 18 Agustus 2017   Dibaca : 57  Kali

     
RMOL. Salah satu langkah untuk mengisi pembangunan di wilayah Merauke, Papua, pemerintah setempat bekerjasama dengan Jet Airforceone dalam menghadirkan investor. Sehingga, sejalan dengan program pemerintah RI untuk membuka peluang investasi.

"Pertama terjadi di Provinsi Papua. Hanya Merauke yang memberikan total lahan 20 persen untuk plasma di tahun 2016. Kita sudah tanda tangani dan ada sekitar 7-8 perusahaan sudah memiliki koperasi dan siap mengembangkan masyarakat hak ulayat," kata Bupati Merauke, Frederikus Gebze melalui keterangan persnya, Kamis (17/8) malam. Beberapa waktu lalu, Gebze bahkan sempat menggelar acara Stakeholder Meeting II mengenai Pembangunan Kebun dan Industri Kelapa Sawit di Merauke. Saat itu, Bupati mengimbau sejumlah perusahaan agar segera membuka kebun masyarakat. Serta memberdayakan seluruh masyarakat sesuai ketentuan 20 persen pengelolaan hak ulayatnya. Selain itu, Bupati juga menyesalkan ketidakhadiran sejumlah LSM asing pada pertemuan yang digagasnya tersebut. Salah satunya, Mighty Earth. Baik pada pertemuan pertama di Jakarta maupun kedua yang kali ini digelar di Merauke. Pasalnya, LSM asal Amerika Serikat itu gencar melakukan kampanye negatif.

"Ini membuktikan bahwa LSM tersebut tidak mengindahkan suara dari pemerintah daerah dan masyarakat," sesalnya. Gebze sempat berang saat dituding oleh LSM Mighty beberapa waktu lalu. Saat itu, forum stakeholders disebut telah dimanipulasi. Bupati menegaskan, forum stakeholder itu digagas atas inisiatif pemerintah daerah. Khususnya, dengan beban anggaran di dalam APBD yang tidak mampu terus-menerus menanggung 500 ribu orang di tanah Merauke. Gebze menjelaskan, anggaran daerah terbagi untuk alokasi program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Salah satu solusi dalam mendukung program pembangunan adalah dengan menghadirkan investor. "Bukan berarti dengan adanya investasi berarti merusak dan tidak memperdulikan hutan kita ini. Kita tetap menjaga dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Baik melalui rencana tata ruang wilayah, tata ruang bangunan, flora dan fauna," paparnya.

Dalam pernyataan yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, Hendrikus Mahuze menjadi penyebab terhalangnya pembukaan kebun masyarakat. Mahuze yang diketahui pemilik tanah ulayat di Mam, Merauke, juga ikut kesal kepada LSM Mighty. "Biarkan kami beraktivitas bersama perusahaan," ujarnya. Sementara itu, Marco dari WWF Merauke mengatakan forum stakeholders ini mendapatkan tanggapan positif dari seluruh peserta. "Forum seperti ini cukup bermanfaat. Namun akan jauh lebih baik jika dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Serta seluruh pemangku kepentingan menunjukkan komitmen yang nyata atas apa yang dihasilkan dari forum ini," timpalnya. Dalam rangkaian acara tersebut, sekaligus pertemuan para pemangku kepentingan atas praktek-praktek industri kelapa sawit. Khususnya di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, Papua.

Selain Gebze, masyarakat pemilik hak ulayat di Merauke dan perwakilan, datang dari berbagai kalangan. Antara lain, anggota DPD RI asal Papua, Mesakh Mirin, DPRD Merauke, rohaniwan, perwakilan Komnas HAM RI untuk Papua, Frits Ramandey, dinas terkait dan beberapa perwakilan perusahaan sawit. Berdasarkan pertemuan itu, ada beberapa teori yang dihasilkan. Antara lain, investasi untuk pengembangan kebun dan industri kelapa sawit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekaligus ramah lingkungan, dan memberi manfaat khususnya bagi masyarakat hukum adat yang wilayahnya digunakan untuk pembangunan kebun dan industri kelapa sawit. Lalu, yang kedua, kebun plasma, sesuai komitmen perusahaan kepada masyarakat hukum adat. Perlu segera direalisasikan. Sesuai peraturan perundang-undangan. Yaitu sebesar 20 persen dari total lahan yang telah disetujui oleh pemerintah. Masyarakat hukum adat dan masyarakat luas pada umumnya perlu memperoleh akses seluas-luasnya. Melalui kebijakan pemerintah mengenai pembangunan kebun dan industri kelapa sawit. Termasuk pula kebijakan perusahaan dan perjanjian hukum perusahaan dengan masyarakat hukum adat. Terakhir, mendorong pemerintah, perusahaan kelapa sawit, LSM dan lembaga-lembaga yang berkompeten untuk mengembangkan alternatif-alternatif lain yang memungkinkan masyarakat hukum adat memperoleh manfaat sosial, ekonomi dan budaya, yang lebih besar dan lebih berdimensi jangka panjang.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Jumat, 18 Agustus 2017         Dibaca:  57 Kali

Back to Top