TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DKI JAKARTA

Diterbitkan pada Rabu, 19 Juli 2017   Dibaca : 323  Kali

     

Jakarta – Dewasa ini keterbukaan informasi pelayanan publik menjadi program prioritas nasional yang digadang-gadang oleh pemerintah pusat, seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan DKI Jakarta saat menyelenggarakan implementasi transaksi non tunai sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Rabu (19/07)

Dalam paparannya Wakil Kepala BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi C Brata memaparkan kunci sukses implementasi transaksi non tunai terletak pada komitmen seluruh pejabat dan staf dilingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Tantangan ke depan, pengelolaan keuangan daerah makin dituntut oleh masyarakat dan birokrasi pemerintah daerah harus bekerja semakin efisien”, ungkap Michael.

Sebanyak 50 orang perwakilan BPKD dari 17 kota mengikuti kunjungan magang implementasi transaksi non tunai di BPKD DKI Jakarta, Balai Kota DKI Jakarta. Kunjungan perwakilan BPKD daerah ini sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta mereka untuk belajar tentang sistem transaksi non tunai ke Pemprov DKI Jakarta .::Keuda

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Rabu, 19 Juli 2017         Dibaca:  323 Kali

Back to Top