Dana Pilkada 2018 Terancam Seret

Diterbitkan pada Jumat, 16 Juni 2017   Dibaca : 219  Kali

     

darlampung.co.id – Pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga 2018 resmi diluncurkan di kantor KPU, Jakarta, 

pelaksanaannya sudah dipastikan, pembiayaan pilkada yang digelar di 171 daerah itu belum menemui kejelasan.

Untuk Provinsi Lampung, pemprov memastikan pekan depan dana pilgub bisa diputuskan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dapat dikejar bulan ini. Sebelumnya, anggaran pilgub untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp276 miliar, namun dipangkas Rp51 miliar menjadi Rp225 miliar. Sementara, anggaran pengawasan Bawaslu masih di kisaran Rp132 miliar sebelum difinalisasi.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, dari 171 daerah tersebut, baru 14 daerah yang sudah menyetujui besaran anggaran. Di antaranya Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lombok (Nusa Tenggara Barat). Sisanya masih dalam proses pembahasan. ’’Masih ada beberapa daerah yang nawar seperti di Jambi,’’ ujarnya di sela-sela peluncuran pilkada.

Untuk saat ini, yang bisa dilakukan KPU dan jajarannya di daerah adalah berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing agar segera mendapat kepastian pencairan dana pilkada. Pasalnya, dengan diluncurkannya tahapan, sosialisasi yang memakan anggaran mulai dilakukan.

Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah menjanjikan, batas akhir penyelesaian komitmen anggaran pilkada adalah 17 Juli. Komitmen itu akan diwujudkan dalam penandatanganan NPHD. ’’Kami harap itu sudah bener-bener disepakati. Masak bahas nggak selesai-selesai,’’ ujarnya.

Dia juga berharap penandatanganan NPHD sebagai dasar komitmen pencairan bisa dilakukan satu kali. Karena merujuk pada pengalaman sebelumnya, NPHD yang dilakukan beberapa kali berdampak pada keterlambatan. Sebab, negosiasi anggaran kembali dilakukan di tengah-tengah tahapan.

Sementara itu, kondisi lebih kritis dialami jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hingga kemarin, belum ada satu daerah pun yang menyepakati besaran anggaran pengawasan. ’’Usul dari kami belum ada titik temu di berapa nominalnya,’’ kata Ketua Bawaslu Abhan di lokasi yang sama.

Sama halnya dengan KPU, jajaran Bawaslu di daerah melakukan komunikasi dengan pemda terkait dengan anggaran. Abhan berharap pemerintah pusat bisa berperan aktif dalam mengawal proses tersebut.

Menanggapi peliknya anggaran pilkada, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyatakan, negosiasi penganggaran terus berlangsung.

Namun, dia juga memastikan penandatanganan NPHD akan dilakukan satu kali. Apalagi, hal itu sudah diatur dalam surat edaran dan pedoman yang disampaikan Kemendagri ke setiap daerah. ’’Kalau pencairannya, silakan mau berapa termin,’’ katanya.

Saat disinggung soal komitmen tertib pencairan, pria yang akrab disapa Soni itu memastikan tidak ada persoalan. Sebab dalam NPHD sudah disepakati kapan dan berapa dana yang dicairkan.

Jika merujuk pada dua pengalaman pilkada sebelumnya, pencairan tidaklah semulus yang dijanjikan. Tahun lalu saja, hingga seminggu menjelang hari pemungutan suara, masih ada belasan daerah yang belum menggelontorkan sisa anggaran yang dijanjikan.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Jumat, 16 Juni 2017         Dibaca:  219 Kali

Back to Top