Kemendagri Yakin Paripurna Sepakati Presidentsial Threshold

Diterbitkan pada Selasa, 20 Juni 2017   Dibaca : 129  Kali

     

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini masih optimis dan yakin bahwa paripurna untuk RUU Pemilu yang akan digelar Senin (19/6) esok akan menghasilkan kesepakatan terutama tentang isu ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.

Isu ambang batas pencalonan presiden memang menjadi satu dari lima isu krusial yang hingga kini belum mencapai kesepakatan selama pembahasan.

"Saya masih yakin ada titik temu untuk keputusan musyawarah di pansus. Kalau belum ada titik temu, masih ada paripurna DPR," kata Tjahjo saat dihubungi, Minggu (18/6).

Tjahjo juga membantah bahwa pilihan pemerintah untuk mundur dari pembahasan jika Presidential Threshold ditiadakan untuk mengancam. Sebab, menurutnya, argumentasi pemerintah jelas Presidential Threshold masih konstitusional untuk diberlakukan pada Pemilu serentak.

"Tidak ada ancaman. Siapa mengancam siapa," ujarnya.

Menurutnya, jika bisa tetap menerapkan Presidential Threshold, itu artinya Indonesia tetap menjaga demokrasi serta menjaga sistem pemerintahan yang presidensial. Sehingga, Presidential Threshold pun tidak hanya harus dipertahankan tetapi aturan yang ada mengenai itu harus disempurnakan.

"Ketentuan dalam UU yang suda baik dipertahankan yang belum sempurna, disempurnakan. Demikian sikap pemerintah sebagaimana dalam arahan Presiden," kata politisi PDIP itu.

Pemerintah pun sebisa mungkin menghindari opsi voting dan deadlock dalam pembahasan RUU Pemilu. Tjahjo menyebut, musyawarah di tingkat pansus maupun paripurna menjadi satu-satunya opsi yang hingga kini dipilih oleh pemerintah.

Ia pun berharap atas lobi-lobi dan musyawarah yang dilakukan para anggota di fraksi-fraksi bisa memahami argumentasi pemerintah untuk mempertahankan Presidential Threshold dalam RUU Pemilu.

"Pemerintah masih belum berpikir serius sampai opsi lain di luar opsi musyawarah. Selalu kami harapkan bersama semua anggota Pansus RUU yang semangatnya sama. Pemerintah berharap voting dan opsi lain seperti perppu misalnya jangan diobral. Semangat musyawarah mufakat akan kita kedepankan," pungkasnya.

 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Selasa, 20 Juni 2017         Dibaca:  129 Kali

Back to Top