Mendagri Ingin Perppu Jadi Pilihan Terakhir

Diterbitkan pada Senin, 19 Juni 2017   Dibaca : 170  Kali

     

AKARTA – Pemerintah masih berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) dapat berakhir dengan musyawarah mufakat. 

Sebab, masih dimungkinkan adanya opsiopsi lain termasuk penerbitan perppu ketika pembahasan belum mencapai titik temu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih belum berpikir ke arah opsi lain selain musyawarah. ”Pemerintah berharap voting dan opsi lain seperti perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) misalnya jangan diobral. Semangat musyawarah mufakat akan kita ke depankan,” ungkap Tjahjo di Jakarta tadi malam. 

Mengenai dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), pemerintah masih pada sikap yang sama, syarat pencalonan presiden tetap berada di angka 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional. ”Arahan Bapak Presiden jelas bagi kami tim pemerintah dalam Pansus RUU tetap menerapkan ambang batas secara konsisten. Ketentuan dalam undang-undang yang sudah baik dipertahankan,” katanya. Politikus PDI Perjuangan itu mengaku optimistis musyawarah mufakat akan tercapai. Pasalnya dalam waktu beberapa hari terakhir ini pihaknya rutin melakukan lobi untuk mencapai titik temu. 

”Teman-teman Pansus RUU dan pemerintah beberapa hari ini intensif melakukan lobi baik antaranggota pansus, antarpimpinan fraksi maupun antarpimpinan partai politik. Pemerintah juga terlibat lobi intensif,” ungkapnya. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pimpinan DPR dan MPR sangat mendorong RUU ini dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat, bukan penerbitan perppu. 

”Lima poin krusial ini harus diselesaikan, kalau harus diselesaikan di paripurna bisa berdasarkan asas musyawarah mufakat. Tapi kalau tidak disetujui ya dilaksanakan voting walaupun menurut saya masa iya Undang-Undang Pemilu mau divoting. Menurut saya yang terbaik kalau bisa asas musyawarah mufakat,” sebutnya. Agus mengakui, karena RUU ini domain DPR dan pemerintah, apa yang diputuskan harus seiring sejalan. Jika pemerintah tidak setuju, mereka bisa menarik diri. Untuk itu, mengedepankan asas musyawarah mufakat tentu hal yang terbaik untuk ditempuh meskipunmemangmusyawarah membutuhkan waktu. 

”Dan rapat paripurna, Senin (19/6), memang kurang tepat sehingga pemilu pasti harus diselesaikan nanti setelah Lebaran,” ujarnya. Terlebih, menurutnya, pembahasan sudah mengalami banyakkemajuandari yangawalnya terdapat 19 isu krusial kini sudah tinggal 5 saja. Tentu saja upaya terbaik harus dilakukan di waktu terakhir ini baik antara DPR maupun pemerintah. Segala perbedaan pendapat yang muncul antarfraksi dan pemerintah hendaknya bisa dicarikan jalan tengah. 

”Yang jelas, sebelum awal Agustus harus selesai supaya tahapan pemilu tidak terganggu dan KPU tidak terburu-buru untuk melaksanakan pemilu baik pilpres maupun pileg,” dia memberi saran. Karena itu, Agus menegaskan, jangan sampai RUU Pemilu ini berakhir dengan diterbitkannya perppu. Sebab perppu sendiri harus meminta persetujuan DPR dan itu juga memakan proses yang panjang serta menyia- nyiakan proses yang sudah dilalui selama ini. 

”Ya kita harus bermusyawarah terus, tapi batas maksimum Agustus sudah selesai,” tandasnya. Sebelumnya, Kalangan DPR menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menggertak dengan cara mengancamakan menarik diri dari pembahasan RUU. Rencana Panitia Khusus Pansus) RUU Pemilu untuk melakukan voting terhadap isu krusial yang gagal disepakati dinilai hal yang lumrah dalam sebuah pengambilan keputusan. Pemerintah seharusnya mengikuti mekanisme tersebut dan bukan justru memaksakan agar keinginannya diakomodasi. 

”Kalau ada beragam opsi dan tidak ada kesepakatan, kami (DPR) akhirnya pakai voting. Itu wajar dan bukan kali pertama dilakukan,” ujar anggota Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Hidayat berharap tetap ada jalan tengah yang bisa dicapai oleh partai politik di DPR dengan pemerintah sehingga voting tidak perlu dilakukan. Opsi pemerintahmenarikdiridiharapkantidak terjadi ka rena itu sama saja meng hambat UU disahkan, padahal disaat yang sama tahapan Pemilu 2019 sudah semakin dekat. 

Ancaman pemerintah menarik diri dari pembahasanRUU Pemilu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Langkah tersebut ditempuh jika fraksi di DPR tidak mau mengakomodasi keinginan pemerintah yang ingin menerapkan ambang batas pencapresan (presidential threshold) 20%. Tjahjo juga mengatakan pemerintah ber sedia melakukan voting sepan jang itu dilakukan di rapat pari purna, bukan di tingkat pansus. 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Senin, 19 Juni 2017         Dibaca:  170 Kali

Back to Top