Sosialisasi dan Pelatihan Penerapan Sistem E-Reporting Barang Milik Daerah

Diterbitkan pada Rabu, 07 Juni 2017   Dibaca : 670  Kali

     

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Indra Baskoro bersama Direktur BUMD, BLUD dan BMD Hari Nur Cahya Murni saat membuka acara Sosialisasi dan Pelatihan Penerapan Sistem E-Reporting Barang Milik Daerah di Hotel Alila, Jakarta, 7 Juni 2017. 

 

 

 

Jakarta – Guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Penerapan sistem e-Reporting BMD bertempat di Hotel Alila Jakarta Pusat, Rabu 7 Juni 2017.

Mewakili Dirjen Bina Keuangan Daerah, Sesditjen Bina Keuangan Daerah, Indra Baskoro, membuka acara secara resmi. Menurutnya pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini sudah sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi yang bergerak cepat.

database barang milik daerah harus segera dibangun, agar dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan secara nasional”, ungkap Indra Baskoro saat memberikan sambutan.

Aplikasi pengelolaan barang milik daerah ini diberi nama SIAP-BMD Kemendagri dan telah sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Indra Baskoro menekankan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk memberlakukan akuntansi akrual dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai pada tahun 2015.  Hal ini akan meningkatkan peran penting pengelolaan barang milik daerah, karena secara akrual harus dilakukan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan barang milik daerah.

“kami (Ditjen Bina Keuangan Daerah, red) secara terus menerus mendorong pemerintah daerah agar menerapkan akuntansi berbasis akrual”, ujarnya.

Ditambahkan, dalam berbagai kasus, salah satu penyebab predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK tidak dapat diperoleh Pemerintah Daerah terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangannya karena masalah pencatatan aset.

kita ingin agar pemda baik dalam pengelolaan aset, sehingga mendapatkan opini yang wajar dari BPK”, ungkapnya.

Peserta yang mengikuti acara Sosialisasi ini berasal dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota pada instansi BPKAD atau yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah. Keuda::.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Rabu, 07 Juni 2017         Dibaca:  670 Kali

Back to Top