Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan

Diterbitkan pada Kamis, 27 April 2017   Dibaca : 155  Kali

     

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan kegiatan  Bimbingan Teknis “ Penyusunan Anggaran Pada Program Dan Kegiatan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur Dan Perumahan” yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 April 2017.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Aston Marina Jakarta oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah

Kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini dibuka oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuda Indra Baskoro, Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan Pejabat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah, Pejabat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Ibukota Provinsi se-Indonesia serta pejabat pada Kementerian/Lembaga terkait.

Mengawali sambutannya Indra Baskoro mengatakan bahwa “Pertemuan kita hari ini memiliki makna strategis sebagai langkah awal penyusunan Anggaran Program dan Kegiatan yang Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan dalam APBD Tahun Anggaran 2018”, ujarnya.

“Saya mengajak semua yang hadir disini membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyusunan APBD. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi di bidang otonomi daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif”, ungkap Indra Baskoro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pelayanan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat merupakan Urusan Wajib Dasar yang diserahkan/didesentralisaikan kepada pemerintah daerah. Sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, fasilitas infrastruktur dan perumahan secara umum masih jauh dari pada yang memadai.

Selain itu sering juga terlihat kondisi infrastruktur dan perumahan yang tidak memadai dan tidak terawat, aspek pemeliharaan juga menjadi salah satu masalah besar. Hal lain yang juga merupakan isu utama pelayanan infrastruktur dan perumahan adalah yang terkait dengan isu desentralisasi atau otonomi daerah. Terlebih apabila dikaitkan dengan isu desentralisasi fiskal berkenaan dengan besarnya dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan diluar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seyogyanya pelayanan publik dibidang infrastruktur dan perumahan harus makin baik.

APBD dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Belanja APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp957.42 triliun dengan anggaran di bidang pembangunan infrastruktur dan perumahan sebesar Rp155.08 triliun atau 16.19% dari total APBD dan belanja APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1,092.15 triliun dengan anggaran di bidang pembangunan infrastruktur dan perumahan sebesar Rp185.07 triliun atau 16.90% dari total APBD. Data tersebut menunjukan adanya peningkatan sebesar 14.07% bagi Belanja APBD dan 19.32% untuk anggaran di bidang pembangunan infrastruktur dan perumahan selama dua tahun terakhir ini.

Kementerian Dalam Negeri sebagai  pembina penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam implementasi good governance. Upaya  pembenahan ini dilakukan baik dari aspek pengelolaan keuangan maupun kinerja organisasi. #KEUDA

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 27 April 2017         Dibaca:  155 Kali

Back to Top